Korupsi Timah Rp271 T Setara 40 Persen Anggaran Pendidikan 2024
Jakarta, IDN Times - Kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 telah menyeret 16 tersangka. Dua di antaranya, crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim, dan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis.
Bahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mencatat kerugian kerusakan lingkungan atau perekonomian negara yang ditimbulkan akibat tindakan penambangan timah ilegal ini mencapai Rp271 triliun. Namun jumlah tersebut belum termasuk kerugian keuangan negara.
Kerugian negara dari kasus korupsi timah Rp271 triliun ini, seharusnya bisa dialokasikan untuk apa?
1. Korupsi Timah Rp271 triliun setara 40,75 persen anggaran pendidikan di APBN 2024
IDN Times melakukan perhitungan, angka korupsi yang fantastis ini sekitar 40,75 persen dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahuun ini sebesar Rp665 triliun.
Anggaran pendidikan tersebut sebenarnya sudah mengalami kenaikan 20,45 persen dibandingkan 2023 senilai Rp552,1 triliun.
Sementara itu, dana sebesar itu bisa digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, yang merupakan kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2. Jika tak dikorupsi, negara bisa berhemat
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, dalam kasus timah, kerugian yang paling besar ditimbulkan adalah kerugian lingkungan. Padahal jika itu tidak terjadi maka negara bisa berhemat lebih besar dan mengoptimalkan untuk membangun sekolah.
"Kerugian Rp271 triliun itu paling besar adalah kerugian lingkungan, di mana jika tidak ada kasus korupsi tersebut, maka negara bisa berhemat," ujarnya kepada IDN Times.
Menurut Huda, dana sebesar Rp271 triliun bisa digunakan untuk membangun sekolah dan rumah sakit di berbagai titik. Selain itu, juga untuk kesejahteraan guru maupun masyarakat.
"Dana tersebut juga bisa digunakan untuk biayai guru honorer hingga pada pembiayaan BPJS sehingga rakyat bisa menikmati gratis BPJS dalam beberapa tahun ke depan," ucapnya.
3. Rincian alokasi anggaran pendidikan tahun ini
Lebih rinci alokasi anggaran pendidikan tahun ini sebesar Rp665 triliun memiliki beberapa peruntukkan. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp241,5 triliun yang diperuntukkan untuk program PIP kepada 20,8 juta siswa, KIP kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa, TPG Non PNS untuk 577,7 ribu guru non PNS.
Selanjutnya belanja pendidikan melalui transfer ke daerah yang terdiri dari beberapa pos, yakni BOS untuk 43,7 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik, BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 890.7 ribu peserta didik.
Terakhir, anggaran pendidikan melalui pembiayaan Rp77 triliun yang meliputi beasiswa baru bagi 3 ribu mahasiswa, beasiswa ongoing untuk 3.120 mahasiswa. Selanjutnya, layanan pendanaan riset untuk 28 riset baru dan 47 riset lanjutan.
