Bansos Dikorupsi, CIPS: Pemulihan Ekonomi Indonesia Jadi Terganggu

Peneliti CIPS itu meminta pemerintah meningkatkan transparansi penggunaan anggaran bansos untuk COVID-19. Pemerintah juga harus memastikan kriteria penerima bantuan, ketepatan sasaran penerima bantuan dan mekanisme pengadaan material dari program tersebut.

Pingkan berpendapat, pemerintah perlu indikator lain dalam menakar kesuksesan suatu kementerian/lembaga, tidak hanya dari tingkat daya serapan anggaran. Tingginya tingkat daya serapan tidak serta merta membuktikan kalau sebuah program berjalan sukses.
 
“Lebih jauh dari itu perlu dikawal juga penggunaan dananya memang tepat sasaran atau tidak. Kami mengapresiasi langkah KPK yang tengah mengusut lebih lanjut mengenai masalah pendataan penerima bansos dan proses penyalurannya," kata dia.

Dalam prosesnya, masih ditemukan kendala dalam pendataan dan juga penyaluran bantuan. CIPS menilai masalah utama terletak pada pendataan penerima bantuan. Selain itu, proses verifikasi yang valid atas data para penerima bantuan juga diperlukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan berdampak kepada yang berhak menerima.

"Tentu saja hal ini tidak lepas dari peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi untuk memastikan validitas data penerima bantuan dan perlunya pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya," imbuh dia.
 
Di tengah kendala pendataan yang dihadapi dalam proses penyaluran bantuan sosial, situasi diperkeruh dengan kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial baru-baru ini. KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial untuk penanganan pandemi COVID-19.

Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia masih bertambah. Data terakhir per 13 Desember 2020 menunjukkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 617.820 kasus dengan 505.836 sembuh dan 18.819 korban jiwa. Sejak ditemukannya kasus COVID-19 pada awal Maret silam, pemerintah telah merespons dengan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada penanganan dan pencegahan kasus COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada 25 November 2020 lalu menunjukkan bahwa realisasi anggaran untuk merespons situasi pandemi melalui PEN telah terealisasi sebesar 62,1 persen dari total anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
 
“Pemulihan ekonomi tidak akan tercapai jika pemerintah tidak benar-benar memusatkan kebijakannya pada penanganan kasus COVID-19. Walaupun saat ini tengah berjalan beriringan, namun ketegasan dari pemerintah dalam menegakkan aturan mengenai protokol kesehatan dan juga komitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan menambah kapasitas test kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk mengetahui situasi riil yang ada di lapangan seperti apa,” ujarnya.