Tingkat Inflasi Berpotensi Naik Jelang Puasa dan Lebaran

Menurut Eko, bahan makanan makanan jadi meliputi beras, daging, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bumbu dapur menjadi pemicu inflasi pangan pada 2018 lalu. Tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, kata Eko, komoditas-komaditas ini akan "menyapa" inflasi lagi di tahun ini.

"Alarmnya sudah dimulai dari harga bawang putih (bumbu-bumbuan) dan daging ayam ras," ungkapnya.

Eko menyebut, satu hal yang sering disadari pemerintah tapi lamban bereaksi adalah fenomena aspek geografi dalam pengendalian inflasi. Hal itu penting untuk dicermati. Sebab, 80 persen lebih persoalan pengendalian harga (inflasi) ada di luar Jakarta.

"Meskipun ada TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah), tanpa upaya serius menangani inflasi di daerah, setiap jelang lebaran harga pangan akan selalu mengalami lonjakan," kata dia.

Agar syarat harga stabil jelang puasa dan lebaran, kata Eko, diperlukan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi ekspektasi. Dalam jangka pendek, penanganan lonjakan harga perlu lebih fokus di titik-titik daerah yang selama ini menjadi kontributor inflasi.

"Tingginya ketergantungan terhadap Pulau Jawa dalam pasokan bahan makanan jadi dan produk manufaktur berdampak terhadap rentannya kenaikan inflasi yang tinggi. Sehingga diperlukan perbaikan perdagangan antar daerah dan antar pulau," kata Eko.

Menurut dia, diperlukan pasar penyeimbang untuk menjaga ekspektasi positif masyarakat dan menjaga kemungkinan permainan harga oleh pedagang. Selain itu, perlu sinergi TPID dengan retailer dan sentra produsen untuk upaya pengendalian harga dan memotong rantai distribusi pangan.

Kemudian, harus ada sinergi kebijakan mengatasi inflasi musiman (lebaran) dengan komunikasi intensif dengan pelaku usaha dan menjaga ekspektasi masyarakat. Sistem Informasi Harga Komoditi di seluruh provinsi di Indonesia dan setiap daerah harus memperkuat komoditas unggulannya yang diawasi oleh TPID.

"Kebijakan pangan harus diimbangi dengan kebijakan lainnya, seperti penguatan daya beli masyarakat dan distribusi yang bagus untuk menjamin setiap warga negara dapat mengakses pangan," ujar Eko.

Eko mengatakan, inflasi yang cendrung rendah saat ini sering diklaim oleh pemerintah dan Bank Indonesia sebagai bentuk keberhasilan kebijakan pengendalian harga. Padahal, kata dia, inflasi rendah hanya dapat diklaim merepresentasikan keberhasilan pengendalian harga jika beriringan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat.

"Masalahnya, inflasi yang relatif rendah saat ini tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif, sehingga rendahnya inflasi lebih mencerminkan kelesuan daya beli masyarakat," kata Eko.