Bekukan Rekening Desa Hantu, Kemenkeu Tunggu Verifikasi Kemendagri
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan masih menunggu verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal keberadaan desa fiktif yang dibikin demi mendapatkan kucuran dana desa yang disebut "desa hantu" atau "desa siluman". Nantinya, hasil verifikasi tersebut bakal menentukan keputusan Kemenkeu untuk membekukan rekening dana desa tersebut.
"Saat ini masih menunggu berapa sebenarnya desa yang bermasalah dari Kemendagri yang sedang diverifikasi mendalam," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11).
1. Kemenkeu tunggu verifikasi sebelum ungkap dana desa yang bakal dibekukan
Prima mengatakan pihaknya juga belum bisa mengungkapkan secara lebih spesifik nominal yang bakal dibekukan. Sebab, keputusan tersebut harus disesuaikan dengan hasil verifikasi dari Kemendagri.
"Selama (masalah desa fiktif) belum clear, kita akan freeze dulu. Jumlah detil tergantung Kemendagri," tuturnya.
2. Banyak desa tak berpenghuni muncul demi dapatkan dana desa dari pemerintah
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, semenjak ada program dana desa, banyak 'Desa Siluman' alias desa tidak berpenghuni bermunculan, hanya untuk bisa mendapatkan transfer uang dari pemerintah pusat.
"Sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan dana desa,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin (4/11).
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp70 triliun pada 2019. Setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp900 juta yang disalurkan untuk 74.597 desa di Indonesia.
3. Realisasi dana desa tumbuh 17 persen
Hingga Oktober 2019, realisasi dana desa tumbuh 17 persen. Kemenkeu mencatat penyalurannya sudah mencapai Rp52 triliun. Angka ini naik dibanding penyaluran tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar Rp44,4 triliun.
"Alokasi dana desa Rp70 triliun, penyalurannya tumbuh 17 persen," paparnya.
