BI Borong SBN Rp39,92 Triliun per 18 Februari 2026
- BI membeli SBN senilai Rp39,92 triliun sejak awal tahun hingga 18 Februari 2026 untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- Bank Indonesia melakukan ekspansi likuiditas rupiah dengan penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun menjadi Rp819,50 triliun per 18 Februari 2026.
- Kebijakan moneter diperkuat melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta penguatan KLM dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) melaporkan telah membeli surat berharga negara (SBN) senilai Rp39,92 triliun sejak awal tahun hingga 18 Februari 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, dari total pembelian tersebut, sebesar Rp20,23 triliun dilakukan di pasar sekunder.
“Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter,” kata Perry dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
1. BI lakukan ekspansi likuiditas
Selain membeli SBN, Bank Indonesia juga melakukan ekspansi likuiditas rupiah. Hal itu tercermin dari penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun per 18 Februari 2026.
Perry menegaskan, kebijakan moneter terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tanpa mengorbankan stabilitas.
"Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta ekspansi likuiditas moneter," ujarnya.
Suku bunga BI-Rate pada Januari 2026 dipertahankan di level 4,75 persen. Angka tersebut merupakan level terendah sejak 2022, setelah penurunan total 150 basis poin sejak September 2024, masing-masing 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025.
2. Implementasi KLM yang diperkuat sejak 16 Desember 2025
Perry menegaskan penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Adapun implementasi KLM yang diperkuat sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lending channel), serta penetapan suku bunga kredit/persentase imbalan pembiayaan perbankan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel).
3. Insentif KLM yang diperoleh bank pada minggu pertama Februari 2026 mencapai Rp427,5 triliun
Adapun implementasi KLM yang diperkuat sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lending channel), serta penetapan suku bunga kredit/persentase imbalan pembiayaan perbankan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel).
“Dengan penguatan KLM, insentif yang lebih tinggi diberikan bagi bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” tambah Perry.
Dengan perkembangan tersebut, Perry merinci insentif KLM yang diperoleh bank pada minggu pertama Februari 2026 mencapai Rp427,5 triliun, dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.
