BI, Kemen PPPA, Women’s World Banking Dorong Ekonomi Responsif Gender

Lebih lanjut Filianingsih menambahkan, program tersebut telah direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, dengan mayoritas anggotanya adalah perempuan. Melalui pendekatan yang berperspektif gender, kajian ini memberikan rekomendasi pada tiga tahapan utama pemberdayaan.

Pertama, tahap persiapan menggunakan prinsip kesetaraan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat sebagai landasan pemetaan kondisi yang memengaruhi partisipasi perempuan.

Kedua, tahap implementasi yang mendorong representasi dan kepemimpinan perempuan untuk membangun solidaritas dan kepercayaan diri. Pemanfaatan teknologi digital perlu dilakukan secara adaptif dan inklusif, dengan memperhatikan kesenjangan literasi antara laki-laki dan perempuan.

Ketiga, tahap monitoring dan evaluasi yang mengukur secara eksplisit perubahan dan dampak dari perspektif gender.

Dengan menggunakan pendekatan Women-Centered Design, kajian ini dilakukan terhadap sembilan kelompok binaan BI di DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Bali.

"Kajian ini menggali bagaimana norma gender, struktur dan kepemimpinan kelompok, serta akses pelatihan dan layanan keuangan memengaruhi kualitas partisipasi dan manfaat ekonomi yang diterima pengusana mikro, khususnya perempuan."

Salah satu temuan utama kajian adalah bahwa norma gender memengaruhi ruang dan waktu perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok dan mengembangkan usahanya. Temuan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pendampingan ditentukan oleh dukungan ekosistem, baik dari keluarga maupun linkungan sekitar, yang memungkinkan perempuan mendapatkan manfaat program secara optimal.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menuturkan banyak perempuan menghadapi beban kerja perawatan yang sangat besar di dalam rumah tangga. Berbagai survei penggunaan waktu menunjukkan bahwa perempuan masih menghabiskan waktu jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk melakukan pekerjaan domestik dan perawatan yang tidak dibayar, seperti mengasuh anak, merawat lansia, anggota keluarga yang sakit, maupun penyandang disabilitas.

"Padahal pekerjaan perawatan tersebut merupakan fondasi yang menopang seluruh aktivitas ekonomi. Perawatan bukan sekadar persoalan rumah tangga, melainkan investasi sosial dan investasi ekonomi bangsa,” ujar Arifah.

Menurutnya, Kementerian PPPA terus mendorong Pengarusutamaan Gender atau PUG sebagai strategi pembangunan.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Women's World Banking atas kolaborasi yang sangat strategis ini. Kajian yang diluncurkan hari ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi nasional," kata Arifah.

Dia mengatakan ketika perempuan memperoleh akses terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang untuk mengambil keputusan, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perempuan itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, bahkan perekonomian nasional.

Kajian juga menemukan bahwa pola pembentukan, model usaha, dan tata kelola kelompok turut berperan dalam membuka peluang ekonomi bagi perempuan. Kelompok usaha dengan kepemimpinan yang mendorong representasi perempuan yang lebih setara, pencatatan usaha yang transparan, serta keterhubungan dengan lembaga keuangan formal berperan penting dalam membantu perempuan mengembangkan potensi ekonominya.

Senior Policy Strategist, Southeast Asia, Women’s World Banking, Desi Vicianna memaparkan, pada kelompok dengan representasi perempuan dan laki-laki yang lebih setara, perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan keuangan usaha.

"Bagi kami, ini penting karena inklusi tidak berhenti pada memastikan perempuan memiliki akses terhadap layanan keuangan semata. Yang lebih penting adalah bagaimana akses tersebut diterjemahkan menjadi kontrol atas sumber daya dan manfaat ekonomi yang nyata bagi mereka,” ujar Desi.

Sebagai tindak lanjut atas hasil kajian, Bank Indonesia dan Women’s World Banking juga melakukan penyempurnaan terhadap pedoman Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif Berbasis Kelompok Subsisten dengan memperkuat pendekatan yang responsif gender.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia dalam merancang dan melaksanakan intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki di berbagai daerah, termasuk melalui pelatihan dan pendampingan.

Dengan pendekatan ini, pelaksana program dapat lebih memahami kondisi dan kebutuhan sehari-hari anggota kelompok subsisten, khususnya perempuan. Dengan demikian, dukungan yang diberikan dapat membuka ruang bagi mereka untuk mengembangkan usaha.

Founder Rorokenes Syanaz Nadya Winanto Putri mengatakan, pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya dengan memberikan keterampilan, tetapi juga perlu membangun kembali kepercayaan diri agar mereka mampu berkembang dan mengambil keputusan secara mandiri.

"Dalam proses ini, komunitas menjadi basis kekuatan yang menyediakan ruang aman untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan belajar tanpa merasa dihakimi. Ketika kepercayaan diri, keterampilan, dan literasi keuangan semakin kuat, perempuan akan lebih berani menyampaikan kebutuhannya, mengelola pendapatan, serta mengambil keputusan bagi dirinya dan keluarganya,” tutur Syanaz.

Melalui kajian dan pedoman ini, Bank Indonesia dan Women’s World Banking mendorong penguatan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang semakin inklusif dan responsif gender, dengan menempatkan pengalaman dan kebutuhan pelaku usaha sebagai bagian penting dalam perancangan program.

Dengan demikian, penguatan kelompok subsisten dapat meningkatkan kapasitas usaha serta terciptanya lingkungan yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara bermakna, memiliki ruang dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari perkembangan usahanya.