BKF Kemenkeu Pede APBN Kuat Hadapi Gejolak Harga Minyak Global
Jakarta, IDN Times - Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan mengungkapkan pemangkasan produksi minyak oleh OPEC+ belum akan mempengaruhi asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023.
Pada perdagangan Senin (10/4/2023) pukul 08.25 WIB, harga minyak WTI kontrak Mei 2023 naik 0,12 persen atau 0,1 poin menjadi 80,8 dolar AS per barel. Harga minyak Brent kontrak Juni 2023 naik 0,07 persen atau 0,06 poin menuju 85,18 dolar per barel.
Plt Kepala Pusat Kebijakan APBN, Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai gejolak global, khususnya mengenai harga minyak global, pascapemangkasan produksi oleh OPEC. Namun demikian, pihaknya meyakini APBN masih cukup managable untuk menghadapi berbagai risiko ke depan.
"Perkembangan harga minyak dunia tentu kita akan cermati. Untuk sementara ini (asumsi ICP) masih diperkirakan dikisaran yang ditetapkan dalam APBN. Insya Allah masih dalam batas yang managable," ujarnya kepada IDN Times, Senin (10/4/2023).
1. Pembatasan produksi dorong harga minyak naik
Sementara itu, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan apabila keputusan OPEC+ mengakibatkan naiknya harga minyak internasional, Indonesia akan terkena imbasnya. Sebab, Indonesia adalah negara net importir, yakni lebih banyak mengimpor ketimbang ekspor.
"Jadi, kalau harga (minyak dunia) naik, impor BBM-nya akan jadi lebih mahal," ucapnya kepada IDN Times.
Bahkan kenaikan harga minyak dunia pun, menurutnya, akan membebani anggaran negara untuk mensubsidi BBM jenis Pertalite dan Solar.
"Dengan kenaikan harga tadi, ini akan menambah beban APBN untuk pemberian subsidi karena kan kita masih punya subsidi untuk Pertalite dan Solar. Kalau (minyak impor) harganya naik maka itu akan menambah beban bagi APBN," ujarnya.
2. Tergantung kekuatan APBN menahan beban
Dia menegaskan bahwa hingga saat ini, dampak dari keputusan OPEC+ terhadap kenaikan harga minyak dunia belum terlihat. Tapi, menurutnya, andaikan kenaikannya terlampau tinggi, bisa-bisa negara tak kuat menahan beban subsidi.
"Maka ada kemungkinan juga kalau kenaikannya seperti beberapa bulan yang lalu, di atas 100 dolar AS per barel misalnya, maka pemerintah mestinya akan menaikkan harga BBM subsidi tadi karena bebannya terlalu berat," tuturnya.
Semua akan tergantung seberapa signifikan kenaikan harga minyak dunia imbas OPEC+ memangkas produksi minyak mentahnya.
"Tergantung kenaikan harga minyak. Kalau misalnya pada level yang cukup tinggi, dan pemerintah sudah gak kuat lagi untuk bisa menahan beban APBN maka pilihannya adalah menaikkan harga BBM subsidi," sambung Fahmy.
3. Tentukan asumsi harga ICP perlu banyak pertimbangan
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam merencanakan APBN, pemerintah akan melihat berbagai prediksi dan proyeksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kompeten. Itu pun termasuk saat menentukan asumsi harga minyak mentah Indonesia untuk APBN 2023.
“Kalau mengenai harga minyak, kita menggunakan dari international energy agency. Kita melihat berbagai proyeksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang memiliki spesialisasi dan kompetensi," kata Menkeu beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, asumsi harga minyak salam Undang-Undang APBN 2023, mematok harga 90 dolar AS/barel." Kita anggap itu relatif mencerminkan seperti situasi sekarang,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengungkapkan pula dua faktor yang menentukan harga minyak ini. Pertama pemulihan ekonomi dunia, kedua suasana geopolitik Rusia-Ukraina.
Pemulihan ekonomi dunia ditentukan dengan inflasi, pergerakan suku bunga, dan keadaan ekonomi negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika yang kemungkinan akan mengalami resesi. Jika perekonomian dunia melemah maka permintaan terhadap minyak akan menurun, sehingga ada kemungkinan harga akan terkoreksi ke bawah.
