Waspada Subsidi BBM Membengkak Imbas OPEC Pangkas Produksi Minyak
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia perlu berhati-hati atas keputusan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) memangkas produksi minyak lebih lanjut sekitar 1,16 juta barel per hari mulai Mei 2023.
Jadi, total produksi minyak yang dipangkas oleh OPEC+ menjadi 3,66 juta barel per hari. Jumlah tersebut setara 3,7 persen permintaan minyak global.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, apabila keputusan OPEC+ mengakibatkan naiknya harga minyak internasional, Indonesia akan terkena imbasnya. Sebab, Indonesia adalah negara net importir, yakni lebih banyak mengimpor ketimbang ekspor.
"Jadi, kalau harga (minyak dunia) naik, impor BBM-nya akan jadi lebih mahal," katanya kepada IDN Times, Rabu (5/4/2023).
1. Beban subsidi BBM bakal bertambah
Selain menggerus devisa, naiknya harga minyak dunia juga akan membebani anggaran negara untuk mensubsidi BBM jenis Pertalite dan solar.
"Dengan kenaikan harga tadi, ini akan menambah beban APBN untuk pemberian subsidi karena kan kita masih punya subsidi untuk Pertalite dan Solar. Kalau (minyak impor) harganya naik maka itu akan menambah beban bagi APBN," ujarnya.
2. Harga Pertalite berpotensi naik jika APBN tak kuat menahan
Sekarang memang belum terlalu kentara sebesar apa pengaruh keputusan OPEC+ terhadap kenaikan harga minyak dunia. Tapi, andaikan kenaikannya terlampau tinggi, bisa-bisa negara tak kuat menahan beban subsidi.
"Maka ada kemungkinan juga kalau kenaikannya seperti beberapa bulan yang lalu, di atas 100 dolar AS per barel misalnya, maka pemerintah mestinya akan menaikkan harga BBM subsidi tadi karena bebannya terlalu berat," tuturnya.
Tapi kembali lagi, itu tergantung seberapa signifikan kenaikan harga minyak dunia imbas OPEC+ memangkas produksi minyak mentahnya.
"Tergantung kenaikan harga minyak. Kalau misalnya pada level yang cukup tinggi, dan pemerintah sudah gak kuat lagi untuk bisa menahan beban APBN maka pilihannya adalah menaikkan harga BBM subsidi," sambung Fahmy.
3. Pemerintah punya pilihan untuk membatasi Pertalite
Pemerintah pun bisa mengambil opsi lain ketimbang menaikkan harga Pertalite apabila benar harga minyak dunia meroket akibat OPEC+. Opsi yang bisa dipilih pemerintah adalah membatasi penggunaan BBM bersubsidi.
Hal itu, menurut dia layak untuk dilakukan karena kenyataannya subsidi BBM selama ini kerap salah sasaran, alias dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.
"Nah, barangkali pilihannya bisa juga dengan melakukan pembatasan bagi pengguna BBM subsidi tadi agar tidak salah sasaran," tambahnya.
