BKPM Akui Pemalakan kepada Pengusaha Terjadi di Banyak Provinsi
- Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengakui pemalakan terhadap pengusaha berdampak buruk pada investasi di Indonesia.
- Pemerintah fokus mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan andalan pertumbuhan investasi, namun menghadapi banyak tantangan.
- Kasus pemalakan diserahkan kepada aparat hukum, sementara pemerintah giat menggagas pembentukan kemitraan usaha untuk mendukung pelaku usaha lokal.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu mengakui, pemalakan terhadap pengusaha terjadi banyak di daerah di Indonesia. Todotua mengungkapkan, aksi pemalakan tersebut berdampak buruk pada investasi. Padahal pemerintah perlu menumbuhkan investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Hal itu disampaikan Todotua menyusul viralnya aksi pemalakan yang diduga oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon dan sejumlah pengusaha lokal terhadap kontraktor asal China, Chengda Engineering Co yang akan menggarap pembangunan Chandra Asri Alkali.
"Berbicara dalam konteks nasional, yang sudah berbulan-bulan situasi ini banyak terjadi, tidak hanya di provinsi Banten, tapi banyak di provinsi lain juga. Jadi kita mau lihat bagaimana ini langkahnya ke depannya, konsolidasinya, bagaimana kita bisa menyelesaikan mengenai isu ini," tutur Todotua dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Kamis (15/5/2025).
1. Banyak PR terkait investasi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen
Pemerintah, sambung Todotua, sangat fokus mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Guna mencapai target tersebut, pertumbuhan investasi jadi andalan pemerintah. Namun, Todotua menyampaikan pemerintah menghadapi banyak pekerjaan rumah (PR) yang menjadi tantangan dalam menumbuhkan investasi di dalam negeri.
"Intinya yang paling utama berbicara terhadap kondusivitas daripada investasi tersebut. Ini sudah beberapa bulan ramai kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi, baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain yang itu cukup meresahkan, mengganggu terhadap kegiatan iklim investasi," tutur dia.
2. Penyelesaian kasus pemalakan diserahkan ke aparat penegak hukum
Todotua menambahkan, kasus-kasus pemalakan yang dilakukan kepada pengusaha atau investor diserahkan penyelesaian sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Meski begitu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak tinggal diam dan menggagas pembentukan kemitraan usaha.
Hal tersebut bakal dilakukan dengan meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan pengusaha daerah untuk mendata perusahaan-perusahaan lokal beserta kapabilitasnya. Pemerintah daerah juga akan berkomunikasi dengan investor mengenai lowongan untuk para pengusaha lokal yang kompeten.
"Pemerintah daerah yang akan melakukan seleksi di situ maupun para investor pun juga nanti akan memberikan kira-kira list pekerjaannya yang bisa dikontribusikan kepada para pelaku usaha daerah," ujar Todotua.
3. Viral Kadin Cilegon minta jatah proyek
Sebelumnya, sebuah video berisi Kadin Cilegon dan sejumlah pengusaha lokal meminta jatah proyek terhadap kontraktor asal China, Chengda Engineering Co yang akan menggarap pembangunan Chandra Asri Alkali viral di media sosial Instagram.
Dalam video itu terlihat, petinggi Kadin Cilegon, MS terekam saat meminta kepada perusahaan BUMN milik China itu agar pengusaha lokal dilibatkan dalam proyek pembangunan Chandra Asri Alkali.
"Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas, tanpa ada lelang. Rp5 triliun untuk Kadin (atau) Rp3 triliun untuk Kadin, porsinya harus jelas tanpa ada lelang," kata MS dalam video tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait video tersebut, Wakil Ketua Umum I Kadin Kota Cilegon, Isbatullah Alibasja membantah telah memalak Chengda, seperti yang dinarasikan dalam video yang beredar.
Dalam pertemuan itu, Kadin Kota Cilegon tersebut hanya meminta pelibatan pengusaha lokal dalam proyek raksasa Chandra Asri Alkali. Sebab, menurutnya, iklim ekonomi nasional terutama di Kota Cilegon tengah dalam kondisi kurang baik.
"(Ini) membantu upaya pemerintah mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dan menahan laju pertembuhan ekonomi karena saat ini kebijakan fiskal kami defisit," kata Isbat.
