Boy Thohir Ikut Patungan 3 Juta Rumah, Groundbreaking Januari
- Boy Thohir, melalui PT Adaro Energy Indonesia Tbk., akan memulai pembangunan perumahan di Kalimantan Selatan pada Januari 2025.
- PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) akan memulai pembangunan 500 unit rumah gratis di Berau, Kalimantan Timur, untuk guru, anggota TNI, dan perawat.
Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan, pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir akan berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Melalui perusahaan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), Boy Thohir berencana memulai pembangunan perumahan di Kalimantan Selatan pada Januari 2025.
"Itu nanti Adaro bulan Januari. Jadi kita usahakan ada terus (pembangunan). Jadi supaya gotong royong itu dijalankan, dibuktikan, dari pengusaha-pengusaha besar kepada masyarakat kecil. Justru di situ kita membuktikan bahwa gotong royong itu real ya," kata Maruarar di kediamannya, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).
1. Berau Coal juga bakal bangun 500 unit rumah di Kaltim
Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, sebelum Adaro, PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) akan memulai lebih dulu pembangunan 500 unit rumah gratis di Berau, Kalimantan Timur, pada 27 Desember 2024.
Rumah-rumah tersebut ditujukan untuk guru berprestasi, anggota TNI berpangkat rendah, dan perawat di wilayah tersebut.
"Nanti lusa 27 Desember itu di Berau. (Perusahaan yang membangun) Berau Coal, itu batu bara ya di Kalimantan Timur," kata dia.
2. Agung Sedayu sudah mulai bangun 250 unit rumah di Tangerang
Ara menjelaskan, sebelumnya pada 1 November 2024, Agung Sedayu Group telah memulai pembangunan 250 unit rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Sukawali, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Inisiatif tersebut merupakan bagian dari program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah, dengan melibatkan peran aktif perusahaan swasta dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
"Kan bulan November kemarin sudah yang Agung Sedayu 1 November," kata dia.
3. Pemerintah perkuat peran sebagai fasilitator pembangunan
Kementerian PKP pun tengah menyusun peta jalan program pembangunan 3 juta rumah untuk merumuskan strategi pencapaian target. Dia mengatakan, kementerian hanya mampu membangun 8 persen dari target dengan dana APBN yang terbatas.
Namun, sebagai regulator, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan prorakyat, seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp2 miliar yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga ditetapkan nol persen. Pemerintah mempercepat proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan di beberapa daerah hanya 10 jam.
"Kalau operator kan kita hanya bisa 8 persen ya dengan dana yang ada dari APBN kan hanya 8 persen. Tapi yang tidak terbatas itu kan sebagai regulator dan fasilitator," ucap dia.
