BPKP Beberkan Rincian Pengawasan Program MBG
- BPKP latih peserta SPPI BGN terkait pengelolaan keuangan negara.
- BPKP beri pendampingan proses penyusunan anggaran dan penguatan regulasi.
- Pengawasan berbasis indikator dan kolaborasi.
Jakarta, IDN Times - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memainkan peran penting dalam pengawasan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025, dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga November 2025.
Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP, Setia Pria Husada, menjelaskan pendekatan awal pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) belum langsung dilakukan melalui audit menyeluruh (assurance), melainkan dimulai dengan jasa konsultasi dan pendampingan.
“(BGN) merupakan lembaga baru, jadi kita tidak bisa langsung melakukan audit. Fokus kami adalah mencegah kesalahan sejak awal. Karena jika terjadi kesalahan besar, biaya koreksinya bisa sangat tinggi,” ujar Setia kepada IDN Times beberapa waktu lalu.
1. BPKP latih peserta SPPI BGN terkait pengelolaan keuangan negara
Seiring terbentuknya Badan Gizi Nasional (BGN) pada akhir 2024 sebagai pelaksana teknis program MBG, BPKP langsung bergerak dengan memberikan berbagai bentuk pendampingan. Salah satu langkah konkret adalah menyelenggarakan pelatihan bagi Satuan Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
Ia menjelaskan dalam dua batch pelatihan awal, sebanyak 2.000 peserta telah dibekali dengan pemahaman dasar tata kelola program. Dengan kapasitas 30 peserta per kelas, BPKP memfasilitasi sekitar 70 kelas pelatihan, yang bahkan melibatkan langsung auditor BPKP sebagai instruktur.
Skala pelatihan ini akan meningkat signifikan pada 2025, dengan target rekrutmen 30 ribu orang SPPI. Mereka akan diberi bekal menyeluruh tentang pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas, serta regulasi dasar dalam tata kelola program publik.
"Jadi kita bekali ilmu tentang pengelolaan negara. Supaya terhindar dari penyimpangan," tegasnya.
2. BPKP beri pendampingan proses penyusunan anggaran dan penguatan regulasi
Setia menjelaskan BPKP turut mendampingi proses penyusunan anggaran BGN, mengingat status BGN sebagai lembaga baru non Kementerian yang masih belum sepenuhnya memahami rigiditas dan spesifikasi dalam pengelolaan keuangan negara.
Tak hanya itu, untuk memperkuat pijakan hukum program MBG, berbagai pemangku kepentingan seperti LKPP, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan lainnya terlibat dalam penyusunan regulasi tambahan berupa Peraturan Presiden (Perpres) sebagai amanah dari RPJMN.
“Regulasi dasarnya memang sudah ada, tapi masih perlu diperkuat dengan Perpres. Proses ini sudah berlangsung lebih dari sebulan,” ungkap Setia.
Menurutnya, pengawasan terhadap program sebesar ini tidak bisa dilakukan oleh BPKP sendiri, mengingat skala dan kompleksitasnya yang tinggi serta melibatkan banyak instansi.
Oleh karena itu, pihaknya tengah merancang desain pengawasan terintegrasi dengan melibatkan seluruh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di berbagai tingkatan.
“Inspektorat daerah, kementerian, lembaga, bahkan dari unsur TNI akan dilibatkan. Pengawasan tidak mungkin kami lakukan sendiri secara intensif setiap hari,” jelasnya.
Untuk aspek pengawasan mutu makanan, BPKP mendorong peran aktif dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar proses pengujian makanan dan jaminan keamanan pangan dapat dilakukan secara sistematis.
3. Pengawasan berbasis indikator dan kolaborasi
Dalam konteks efektivitas, BPKP juga menekankan pentingnya memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Program MBG tidak cukup hanya dilihat dari distribusi makanan, tetapi juga dampak terhadap status gizi masyarakat.
“Harus ada alat ukur. Tujuan program ini adalah perbaikan gizi masyarakat. Jadi, dampaknya harus terukur, baik dari sisi peningkatan status gizi maupun aspek keamanan pangan,” tambahnya.
BPKP mendorong agar indikator seperti nol keracunan (zero keracunan) dan peningkatan status gizi dijadikan parameter utama dalam evaluasi kinerja tahunan program.
4. BPKP belum temukan masalah sistemik dalam pelaksanaan MBG hingga kuartal I
Meski program telah berjalan sejak Januari 2025, BPKP menyatakan belum menemukan masalah strategis atau sistemik dalam pelaksanaannya hingga kuartal I 2025. Temuan yang muncul masih bersifat operasional, seperti keterlambatan pengiriman atau kesalahan teknis saat uji coba dapur umum.
“Namun semua (termuan) itu tetap kami catat. Kami juga mendorong media dan masyarakat untuk memberikan masukan. Seluruh temuan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan desain pengawasan ke depan,” ujar Setia.
Program MBG merupakan prioritas nasional yang bukan hanya bertujuan mengatasi stunting dan gizi buruk, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan sehat. BPKP sebagai pengawas internal negara akan terus mengawal dari sisi tata kelola, efisiensi anggaran, hingga dampak kebermanfaatan.
5. MBG berhasil menjangkau 5,5 juta penerima manfaat
Sementara itu, Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Redy Hendra Gunawan, menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 5.582.470 penerima manfaat hingga Minggu, 29 Juni 2025. Dengan begitu, dalam sepekan terakhir jumlah tersebut bertambah sebanyak 373.531 orang.
"Sampai Minggu, 29 Juni 2025, penerima manfaat MBG mencapai 5.582.470 orang. Selama tujuh hari terakhir, ada penambahan sebanyak 373.531 penerima,” ujar Redy.
Rincian Penerima Manfaat
Redy merinci bahwa penerima manfaat MBG tersebar di berbagai jenjang pendidikan dan kelompok masyarakat lainnya. Berikut distribusinya:
PAUD, TK, RA: 321.702 siswa
SD dan MI: 2.400.183 siswa
SMP dan MTs: 1.534.442 siswa
SMA/SMK dan sederajat: 1.169.979 siswa
Santri: 27.760 orang
PKBM dan SLB: 10.319 siswa
Seminari: 802 siswa
Ibu hamil: 15.780 orang
Ibu menyusui: 26.504 orang
Balita: 74.999 anak
