BPS Ungkap Alasan Angka Kemiskinan RI Versi Bank Dunia Berbeda

Menurut Nashrul, garis kemiskinan 8,30 dolar AS tersebut merupakan standar yang digunakan Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income countries (UMIC). Ukuran tersebut terutama digunakan untuk membandingkan kondisi kesejahteraan antarnegara.

Dalam pembaruan terbaru, Bank Dunia menggunakan tiga garis kemiskinan internasional. Masing-masing sebesar 3 dolar AS per kapita per hari untuk kemiskinan ekstrem, 4,20 dolar AS untuk negara berpendapatan menengah bawah, serta 8,30 dolar AS untuk negara berpendapatan menengah atas.

Nashrul menambahkan, angka 8,30 dolar AS bukan dikonversi menggunakan kurs rupiah terhadap dolar AS yang berlaku di pasar. Bank Dunia menggunakan PPP 2021 untuk memperhitungkan perbedaan daya beli antarnegara.

Dengan standar tersebut, angka kemiskinan Indonesia sebesar 64,2 persen merupakan estimasi penduduk dengan pengeluaran di bawah 8,30 dolar AS per kapita per hari berdasarkan PPP 2021.

"Bila menerapkan standar global Bank Dunia ke dalam penghitungan kemiskinan Indonesia akan menghasilkan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi," tegasnya.

Menurut BPS, Bank Dunia sendiri menyatakan bahwa untuk pengambilan keputusan dan kebijakan dalam negeri di Indonesia, garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS lebih tepat digunakan.

Menurut Nashrul, meski Indonesia saat ini masuk dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country/UMIC), posisi tersebut masih relatif dekat dengan batas bawah kategori tersebut.

Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia yang dirilis 1 Juli 2026, Indonesia memiliki Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 5.120 dolar AS pada 2025. Sementara itu, rentang GNI per kapita negara berpendapatan menengah atas berada di kisaran 4.636 dolar AS hingga 14.375 dolar AS.

Dengan posisi tersebut, Indonesia baru saja naik ke kelompok negara berpendapatan menengah atas dan GNI per kapitanya masih berada tidak jauh dari ambang batas bawah. Kondisi ini menjadi salah satu alasan penerapan standar kemiskinan global Bank Dunia dapat menghasilkan persentase penduduk miskin yang relatif tinggi.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Pendekatan ini menghitung nilai minimum dalam rupiah yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang kemudian menjadi dasar penetapan Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan BPS mencakup kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Komponen makanan mengacu pada standar konsumsi minimum 2.100 kilokalori per orang per hari. Perhitungannya menggunakan sejumlah komoditas yang umum dikonsumsi masyarakat Indonesia, seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayuran.

"Sementara itu, komponen nonmakanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi," jelasnya.

Penghitungan Garis Kemiskinan BPS menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mencatat pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun sehingga pengukuran kemiskinan dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat.

BPS juga menghitung dan merilis Garis Kemiskinan secara lebih rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan karakteristik perkotaan dan perdesaan.

Pada Maret 2026, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut dihitung berdasarkan Garis Kemiskinan nasional yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dasar masyarakat di setiap wilayah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat harga, pola konsumsi, serta rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Secara rata-rata nasional, Garis Kemiskinan rumah tangga pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp3.091.866 per bulan.