Jakarta, IDN Times – Pemerintah telah memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan mulai dicairkan pada pekan pertama Ramadan 2026.
Di tengah kepastian tersebut, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu kelompok ASN yang menantikan kejelasan mengenai pencairan THR Idulfitri atau Lebaran tahun ini.
Lantas, apakah PPPK juga termasuk penerima THR pada 2026?
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026.
Jumlah tersebut meningkat 10,22 persen dibandingkan alokasi THR tahun sebelumnya yang sebesar Rp49 triliun. Purbaya menyatakan, pencairan THR akan mulai diproses pada pekan pertama Ramadan.
"Dicairkan minggu pertama puasa, sebentar lagi," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (18/2/2026).
Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, penerima THR meliputi:
PNS dan CPNS
PPPK
Prajurit TNI
Anggota Polri
Pejabat negara
Pensiunan dan penerima pensiun atau ahli waris
Penerima tunjangan, seperti veteran dan perintis kemerdekaan
Mengacu pada regulasi tersebut, PPPK secara tegas termasuk dalam kategori aparatur negara yang berhak menerima THR. Dengan demikian, apabila skema pemberian THR 2026 tetap mengacu pada pola regulasi sebelumnya, PPPK berhak memperoleh THR Lebaran tahun ini.
Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas komponen:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e. tunjangan kinerja,
Sementara itu, THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e. tambahan penghasilan, paling banyak sebesar penghasilan tambahan yang diterima dalam satu bulan, bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan.
Pemberian tambahan penghasilan tersebut tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.