China Balas AS, 46 Raksasa Pertahanan Didepak dari Proyek Pemerintah
- China membalas kebijakan AS dengan memasukkan 10 pemasok industri Amerika ke daftar kontrol ekspor dan mencoret 46 perusahaan pertahanan dari proyek pemerintah sebagai respons atas daftar hitam Washington.
- Langkah Beijing dinilai lebih simbolis karena sebagian besar perusahaan AS yang terdampak memiliki paparan bisnis terbatas di China, sehingga dampak ekonominya relatif kecil.
- Meski ketegangan meningkat akibat sanksi timbal balik, Beijing tetap berupaya menjaga stabilitas hubungan bilateral setelah pertemuan Trump-Xi yang menandai niat memperbaiki kerja sama ekonomi.
Jakarta, IDN Times – Hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas. Kementerian Perdagangan China memasukkan 10 pemasok industri asal AS ke dalam daftar kontrol ekspor pada Senin (22/6/2026). Pembatasan itu menyasar sejumlah perusahaan besar, mulai dari MP Materials Corp, USA Rare Earth, Teal Drones, Jaia Robotics, Aveox Inc, Ball Aerospace & Technologies Corp, hingga Oshkosh Defense.
Selain itu, Kementerian Keuangan China juga mengeluarkan 46 perusahaan AS dari proyek pengadaan pemerintah. Sebagian besar perusahaan yang terdampak berasal dari sektor pertahanan dan kedirgantaraan, seperti Lockheed Martin, Raytheon, Anduril Industries, serta divisi pertahanan Boeing dan General Dynamics. Di sisi lain, Beijing masih memberikan pengecualian bagi entitas asing yang terdaftar secara lokal dan memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan tersebut.
Kementerian Perdagangan China menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut. Berdasarkan laporan Channel News Asia (CNA), langkah itu diambil sebagai respons atas keputusan Washington yang memasukkan perusahaan China ke dalam Chinese military enterprise list atau daftar perusahaan militer China, sekaligus untuk menjaga keamanan nasional.
1. Sanksi Beijing membatasi akses korporasi AS
Meski jumlah perusahaan yang masuk daftar cukup banyak, dampak ekonomi dari langkah Beijing dinilai terbatas. Mengutip laporan CNBC, kebijakan balasan dari China lebih banyak dipandang sebagai langkah simbolis dibandingkan eskalasi besar yang berdampak langsung terhadap bisnis perusahaan-perusahaan terkait.
Direktur Negara China di The Asia Group, Han Shen Lin menjelaskan, perusahaan yang menjadi sasaran memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki paparan bisnis yang bermakna di China. Karena itu, pembatasan akses pasar dinilai tidak akan memberikan dampak finansial yang besar terhadap kegiatan usaha mereka.
2. Pentagon memperluas daftar hitam perusahaan China
Aksi saling balas ini bermula setelah Departemen Pertahanan AS (Pentagon) memperbarui daftar hitam 1260H mereka. Sejumlah perusahaan teknologi China seperti Alibaba Group, Baidu, dan produsen kendaraan listrik BYD dimasukkan bersama sekitar 80 entitas lain beserta anak usahanya.
Masuknya perusahaan-perusahaan tersebut ke daftar Pentagon tak langsung memicu sanksi keuangan. Namun, Pentagon tak lagi diperbolehkan memberikan kontrak langsung kepada perusahaan China yang tercantum mulai 30 Juni 2026. Pembatasan pengadaan tidak langsung juga akan diterapkan pada 2027. Kebijakan tersebut diperkirakan membuat lembaga federal AS serta mitra komersial lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama.
Pemerintah China sebelumnya mengecam kebijakan Washington yang dinilai menggunakan alasan keamanan nasional untuk membuat daftar yang bersifat diskriminatif. Beijing juga menyatakan akan melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan mereka. Sejumlah perusahaan China yang terdampak membantah tuduhan tersebut dan menyiapkan langkah hukum. Upaya itu merujuk pada keberhasilan produsen ponsel pintar Xiaomi yang berhasil keluar dari daftar hitam melalui gugatan pada Mei 2021.
3. Hubungan Trump-Xi tetap dijaga di tengah ketegangan
Direktur China di Eurasia Group, Dan Wang, memandang langkah terbaru Beijing sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas hubungan kedua negara. Wang juga menghubungkan kebijakan tersebut dengan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang sebelumnya memberikan sinyal positif bagi hubungan bilateral.
Ketegangan terbaru muncul sebulan setelah Trump berkunjung ke Beijing untuk bertemu Xi. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menstabilkan hubungan kedua negara, termasuk membahas rencana pengurangan tarif.
Perselisihan di sektor teknologi dan pertahanan masih terus berlangsung. Sekretaris Negara AS Marco Rubio menyatakan paket persenjataan untuk Taiwan senilai 14 miliar dolar AS (setara Rp249,2 triliun) sedang dalam tahap peninjauan. Beberapa perusahaan AS yang kini masuk daftar hitam China juga diketahui telah dikenai sanksi pada 2024 dan 2025 karena terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan.
Wang menggambarkan pendekatan Beijing terhadap eskalasi terbaru dari Washington dengan menyatakan, China berupaya menangani eskalasi ringan dari AS sambil tetap menjaga stabilitas hubungan kedua negara secara keseluruhan.
