Kementerian ESDM menyebut harga LNG untuk industri berpotensi turun setelah evaluasi bersama PGN dan revisi Kepmen Harga Gas Bumi Tertentu sesuai arahan Menteri ESDM.
Pemerintah mencocokkan data pasokan gas dari hulu dengan kebutuhan industri agar distribusi lebih seimbang dan mencegah klaim kekurangan pasokan di masa depan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencari formulasi harga gas yang ideal melalui pembahasan dengan asosiasi industri, buruh, dan Pertamina agar tidak membebani sektor industri.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk industri berpotensi turun. Pemerintah tengah membahas penyesuaian sejumlah komponen bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan mengevaluasi kondisi pasokan dari sisi hulu.

"Ada potensinya seperti itu karena kemarin sudah diberikan arahan sama Pak Menteri agar kita bicarakan dengan PGN-nya, bagian-bagian mana yang bisa kita adjust, seperti itu," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Laode mengatakan, sejalan dengan itu, Kementerian ESDM juga akan merevisi Keputusan Menteri (Kepmen) terkait Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai arahan Menteri ESDM.

1. Harga LNG berpeluang turun seiring evaluasi

Kargo LNG. (Dok. PGN).

Laode menjelaskan, kondisi kenaikan harga LNG sebelumnya dipengaruhi situasi yang tidak biasa, terutama akibat lonjakan harga minyak mentah dunia. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada penyesuaian harga LNG.

Namun, apabila kondisi global semakin kondusif, harga LNG dinilai memiliki peluang untuk turun. Meski demikian, dia tidak mengungkapkan besaran selisih harga antara LNG dan gas pipa HGBT. Laode hanya menyampaikan harga LNG saat ini masih membebani kalangan industri.

"Semoga dengan kondisi yang makin kondusif, kita berharap ini kemudian penurunannya, akan ada penurunan dari harga, seperti itu," ujarnya.

2. Pemerintah cocokkan data pasokan dan kebutuhan industri

PT PGN LNG, anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengoperasikan Fasilitas Terminal LNG Terapung /Floating Storage & Regasification Unit di Lampung. (Dok. PGN).

Selain membahas penyesuaian harga, Kementerian ESDM juga menggelar rapat bersama PGN, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Kementerian Perindustrian untuk menyelesaikan persoalan HGBT.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mencocokkan data pasokan gas dari sisi hulu dengan kebutuhan industri agar terdapat kesesuaian antara ketersediaan pasokan dan permintaan. Langkah itu dilakukan untuk mencegah munculnya klaim kekurangan pasokan di kemudian hari.

"Jadi, intinya suplai dari sisi hulu sama kebutuhan di sisi industri itu kita matching-kan agar tidak ada lagi perbedaan yang di kemudian hari diklaim sebagai kekurangan pasokan," tutur Laode.

3. Pemerintah cari harga yang tidak memberatkan industri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 25/6/2026). (IDN Times/Trio Hamdani)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan, tengah berupaya mencari jalan tengah agar kenaikan harga gas tidak terlalu membebani sektor industri. Dalam sepekan terakhir, Kementerian ESDM telah melakukan pembahasan dengan asosiasi industri dan perwakilan buruh.

Selain itu, pihaknya juga sedang menggelar rapat teknis dengan PT Pertamina (Persero) untuk mencari formulasi harga yang dinilai ideal, sehingga industri tetap dapat beroperasi dan bertahan di tengah kenaikan biaya pasokan gas.

"Nah itu yang kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya diberikan beban harga yang tinggi," kata Bahlil di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).