China Balas Pembatasan AS dengan Mengunci Ekspor Drone dan Komponennya

Mengutip laporan South China Morning Post (SCMP), aturan baru mewajibkan setiap ekspor drone, komponen utama, beserta teknologi terkait menuju AS menjalani pemeriksaan secara individual. Kebijakan yang langsung berlaku itu ditujukan untuk melindungi keamanan nasional sekaligus memenuhi komitmen nonproliferasi internasional.

Selain itu, Beijing memasukkan enam entitas AS, termasuk Applied DNA Sciences dan Human Rights in China, ke dalam daftar tindakan balasan atas dugaan keterlibatan mereka dalam sanksi terkait Wilayah Otonomi Uygur Xinjiang. Seluruh perusahaan maupun individu di China pun dilarang menjalin kerja sama dengan entitas yang masuk daftar hitam tersebut.

Perusahaan ketujuh, Compliance Testing LLC, turut dimasukkan ke daftar hitam karena dinilai membantu Komisi Komunikasi Federal (FCC) dalam kebijakan yang dianggap mengancam kedaulatan serta kepentingan pembangunan China. Sementara itu, Kementerian Perdagangan China juga memulai penyelidikan keamanan nasional pertama berdasarkan undang-undang perdagangan luar negeri yang telah diperbarui untuk memeriksa potensi risiko dari peralatan cetak dan fotokopi impor yang menggunakan perangkat lunak asing.

Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR) juga menetapkan perusahaan AS tak lagi diizinkan melakukan inspeksi pabrik lanjutan untuk memperoleh sertifikasi China Compulsory Certificate (CCC). Kebijakan tersebut membuat produsen AS yang produk elektroniknya memerlukan sertifikasi keselamatan dasar itu harus beralih memakai lembaga auditor non-AS.

Langkah balasan Beijing dipicu oleh keputusan AS yang memasukkan 43 perusahaan China ke dalam daftar entitas berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uygur, mencakup sektor pangan, kapas, farmasi, logam, hingga produksi litium. Kebijakan itu juga disertai larangan FCC terhadap impor perangkat robotik buatan luar negeri, inverter daya, serta pembatasan terhadap drone buatan China.

China membantah keras tuduhan mengenai kerja paksa di Xinjiang, sedangkan seorang pejabat senior pemerintahan AS menyampaikan pandangannya terkait situasi tersebut.

“Meskipun para pemimpin kami memiliki hubungan yang dekat, memperluas siklus pembalasan tidak akan menghasilkan solusi yang bertahan lama,” kata pejabat itu.

China mengumumkan kebijakan balasan tersebut sehari setelah Wakil Perdana Menteri China He Lifeng melakukan panggilan video dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Perdagangan Jamieson Greer. Rangkaian perkembangan ini terjadi di tengah persiapan rencana kunjungan Presiden China Xi Jinping ke AS untuk menemui Presiden AS Donald Trump pada September mendatang.

Sejumlah pengamat memandang pengetatan kontrol ekspor yang diterapkan Beijing sebagai instrumen yang terukur dalam persaingan strategis kedua negara. Kepala Ekonom Asia-Pasifik dan Timur Tengah di Natixis, Alicia Garcia-Herrero menilai, Beijing kini memperluas strategi pembatasan mineral tanah jarang ke rantai nilai yang lebih tinggi hingga komponen barang jadi.

“Beijing memperluas peta jalan tanah jarang ke rantai nilai yang lebih tinggi, dari input mentah seperti galium dan germanium hingga komponen barang jadi di sektor yang didominasinya,” kata Garcia-Herrero. Sementara itu, Ekonom Senior di Economist Intelligence Unit, Xu Tianchen menyebut kebijakan tersebut sebagai respons timbal balik, bukan bentuk eskalasi, menjelang rencana pertemuan puncak kedua kepala negara.

Di sisi lain, Manajer Keuangan Senior di Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Matteo Giovannini menyatakan, fokus persaingan kini telah bergeser dari perang tarif menuju penguasaan teknologi kritis, rantai pasokan, serta barang penggunaan ganda. Pergeseran tersebut menunjukkan kedua pihak sama-sama mengincar posisi tawar yang lebih kuat dalam perundingan mendatang.