China Larang Ekspor Barang Dwiguna ke 20 Entitas Jepang

26 Feb 2026, 12:02 WIB

Rahmah N

China Larang Ekspor Barang Dwiguna ke 20 Entitas Jepang

Ilustrasi kegiatan ekspor impor. (unsplash.com/Dominik Lückmann)

Intinya Sih

China melarang ekspor barang dwiguna ke 20 entitas Jepang, termasuk Mitsubishi Heavy Industries, JAXA, dan IHI Corporation, dengan alasan mencegah remiliterisasi serta penguatan kemampuan militer Jepang.
Pemerintah Jepang langsung mengajukan protes diplomatik kepada Beijing, menilai kebijakan tersebut tidak dapat diterima dan berpotensi memperburuk hubungan ekonomi kedua negara.
Larangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan industri Jepang terkait dampak terhadap rantai pasok dan kepastian bisnis, meski China menyebut perdagangan normal tetap berjalan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - China melarang ekspor barang-barang dwiguna, yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil dan militer, ke 20 entitas Jepang tambahan. Beijing mengklaim entitas tersebut terlibat dalam peningkatan kemampuan militer Jepang. Larangan itu pun memicu protes keras dari Tokyo dan meningkatkan ketegangan ekonomi di kawasan.

"Langkah-langkah tersebut sepenuhnya sah dan wajar, guna mencegah remiliterisasi dan ambisi nuklir Jepang," kata Kementerian Perdagangan China (MOFCOM) pada Selasa (24/2/2026), dilansir NHK News.

Keputusan terbaru ini menyusul tindakan pemerintah China pada 6 Januari, guna memperketat ekspor batang-barang dwiguna ke Jepang, yang kemungkinan termasuk di dalamnya adalah unsur tanah jarang.

1. Apa saja entitas Jepang yang terdampak larangan terbaru China?

Ilustrasi bendera Jepang. (unsplash.com/Fumiaki Hayashi)

MOFCOM mengumumkan pembatasan baru perusahaan dan organisasi yang ditargetkan telah dimasukkan ke dalam daftar kontrol ekspor. Di antaranya adalah anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kawasaki Heavy Industries Ltd, dan IHI Corporation. Lembaga lain yang tercantum, termasuk Badan Eksplorasi Antariksa Jepang (JAXA) dan Akademi Pertahanan Nasional.

Beijing menyatakan seluruh transaksi yang sedang berlangsung dengan entitas tersebut harus segera dihentikan. Namun, belum jelas apakah logam tanah jarang termasuk dalam larangan itu. Mineral penting tersebut sangat krusial untuk manufaktur mesin pesawat, kendaraan listrik hingga senjata. Saat ini, China mendominasi pasokan unsur tanah jarang global.

Secara terpisah, MOFCOM juga menempatkan 20 perusahaan dan organisasi lainnya dalam daftar pemantauan ekspor. Subaru Corporation dan TDK Corporation termasuk di antara perusahaan yang akan menghadapi pemeriksaan lebih ketat. Sebab, China mengklaim tidak dapat memverifikasi tujuan penggunaan akhir dari barang-barang dwiguna tersebut.

2.. Jepang ajukan protes diplomatik kepada China

Ilustrasi bendera China. (unsplash.com/CARLOS DE SOUZA)

Pemerintah Jepang bereaksi cepat dengan menyampaikan protes diplomatik kepada China dan menuntut pencabutan larangan baru tersebut.

"Ini sama sekali tidak dapat ditoleransi dan sangat disesalkan. Pemerintah Jepang akan menilai dampak yang mungkin terjadi dan mempertimbangkan tanggapan yang diperlukan," kata Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Kei Sato dalam konferensi pers, dikutip dari Kyodo News.

Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, protes tersebut diajukan oleh Masaaki Kanai, kepala Biro Urusan Asia dan Oseania, serta pejabat senior di Kedutaan Besar Jepang di China dan kementerian perdagangan.

Beijing telah meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tokyo, setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di parlemen pada November 2025. Saat itu, ia mengisyaratkan bahwa serangan terhadap Taiwan, dapat memicu respons dari Pasukan Bela Diri Jepang.

3. Larangan terbaru China mempengaruhi industri di Jepang

Panorama kota Tokyo, Jepang. (Unsplash.com/Jaison Lin)

China menyatakan hanya sejumlah kecil entitas yang terdampak, dan perdagangan normal kedua negara tidak akan terpengaruh. Menurut MOFCOM, entitas Jepang yang taat hukum sama sekali tidak perlu khawatir. Namun, para ahli memperingatkan bahwa kurangnya transparansi dalam kontrol ekspor China merusak kepastian bisnis global.

Sejumlah perusahaan Jepang menyatakan tengah memverifikasi detail kebijakan tersebut dan menilai potensi dampaknya terhadap operasi mereka. Beberapa di antaranya mengaku belum mengetahui alasan pencantuman nama mereka dalam daftar kontrol ekspor China.

Yoshinobu Tsutsui, ketua Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) telah mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan yang tepat, guna menyelesaikan situasi tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.