Risiko Shortfall Penerimaan Pajak di 2026 Bisa sampai Rp484 Triliun

02 Mei 2026, 12:01 WIB

Triyan Pangastuti

Risiko Shortfall Penerimaan Pajak di 2026 Bisa sampai Rp484 Triliun

ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Core Indonesia memperingatkan potensi shortfall penerimaan pajak 2026 mencapai Rp171–484 triliun, menandakan ruang fiskal masih rapuh dan penuh ketidakpastian.
Kenaikan penerimaan pajak kuartal I-2026 sebesar 20,7 persen dinilai hanya bersifat sementara karena ditopang pajak konsumsi, bukan penguatan struktur pajak berkelanjutan.
Akhmad Akbar Susanto menilai fondasi penerimaan negara masih rapuh meski tumbuh positif, sementara belanja agresif di awal tahun berisiko mempersempit ruang fiskal ke depan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai kinerja penerimaan negara saat ini berada di bawah tekanan berat. Penerimaan pajak berisiko tidak mencapai target atau mengalami shortfall pada akhir 2026, karena pertumbuhan penerimaan pajak sebagian besar ditopang oleh faktor sementara.

“Risiko shortfall antara Rp171 triliun hingga Rp484 triliun menunjukkan bahwa ruang fiskal sepanjang 2026 tetap rapuh. Rentang yang besar ini mencerminkan tingginya ketidakpastian terhadap kapasitas penerimaan negara,” ujar Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter Core Indonesia, Akhmad Akbar Susanto, dikutip, Sabtu (2/5/2026).

1. Penerimaan pajak tumbuh 20 persen di kuartal I hanya bersfiat sementara

ilustrasi pembayaran pajak motor (IDN Times/Arief Rahmat)

Kenaikan penerimaan pajak pada kuartal I yang mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dinilai Akhmad masih bersifat sementara, mengingat target penerimaan pajak tahun ini ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun

Penerimaan terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yaitu Rp155,6 triliun, dengan pertumbuhan tahunan 57,7%. Artinya, kinerja penerimaan awal tahun lebih banyak ditopang oleh pajak konsumsi, bukan penguatan struktur pajak yang berkelanjutan.

“Pertumbuhan pajak pada kuartal I-2026 belum bisa dijadikan indikasi bahwa penerimaan aman sepanjang tahun. Ada sedikit indikasi pertumbuhan awal, tetapi penopangnya bersifat sementara,” ujar Akhmad.

2. Pertumbuhan pajak harusnya ditopang oleh perluasan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak

Ilustrasi Gojek. (Dok. GoTo)

Menurut Akhmad Akbar Susanto dari Core Indonesia, kenaikan penerimaan pajak di kuartal I-2026 yang tercatat Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen dibanding periode sama tahun lalu, masih bersifat sementara.

“Pertumbuhan awal tahun memang terlihat menggembirakan, tapi belum bisa dijadikan indikator bahwa penerimaan aman sepanjang tahun. Faktor utama kenaikan masih berasal dari pajak konsumsi, bukan dari struktur pajak yang lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Akhmad.

Ia menambahkan, pertumbuhan yang berkelanjutan biasanya ditopang oleh perluasan basis pajak, kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi, aktivitas ekonomi yang solid, dan administrasi perpajakan yang efektif.

3. Penerimaan negara di kuartal I dikhawatirkan bersifat rapuh

ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Ia mengaku khawatir kinerja penerimaan di kuartal I hanya kuat di permukaan, namun rapuh secara fondasi, mengingat realisasi semakin jauh dari target dan hilangnya momentum musiman. Strategi belanja agresif di awal tahun juga berisiko menekan ruang fiskal untuk menghadapi tekanan geopolitik dan subsidi energi pada sisa tahun.

“Jika penerimaan lemah di triwulan berikutnya, tekanan defisit dan kebutuhan pembiayaan akan meningkat,” ujar Akhmad.

Lebih rinci, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari APBN, tumbuh 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Rinciannya, penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari APBN, tumbuh 14,3 persen (yoy). Di dalamnya, penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp394,8 triliun atau 16,7 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan yang sangat kuat sebesar 20,7 persen (yoy).

Sementara itu, realisasi Belanja Negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau 21,2 persen dari APBN, tumbuh 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Akselerasi belanja ini menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Di sisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), realisasi tercatat sebesar Rp610,3 triliun atau 19,4 persen dari APBN. Angka ini mencerminkan percepatan pelaksanaan program kerja prioritas nasional, belanja Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari APBN.