Daftar Lengkap Bansos yang Cair Mulai Awal 2025
- Pemerintah akan mempercepat program bansos untuk mengantisipasi kenaikan PPN menjadi 12 persen.
- Program bansos reguler seperti PKH, BPNT, bantuan makan bergizi gratis, santunan anak yatim piatu, dan bantuan modal usaha bagi PKH graduasi akan cair mulai awal 2025.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan mempercepat pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) pada awal 2025.
Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dan rencana pembatasan subsidi, sekaligus mendukung target penurunan angka kemiskinan yang menjadi prioritas pemerintah.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan mengungkapkan, Kemensos akan memperkuat program bansos reguler sambil mempersiapkan tambahan bantuan sosial yang masih dalam tahap pembahasan.
“Hingga saat ini bantuan sosial tambahan masih dalam tahap pembahasan, diharapkan dapat menjadi bantalan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya keluarga miskin,” kata Andy dikutip dari laman resmi Kemensos, Rabu (25/12/2024).
1. Program bansos yang siap digelontorkan
Beragam program bansos reguler telah dipastikan cair mulai awal 2025:
1. Program Keluarga Harapan (PKH):
Menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran PKH yang semula dijadwalkan akhir triwulan I akan dipercepat menjadi awal tahun.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):
Sebanyak 18,8 juta KPM akan menerima bantuan sembako setiap bulan, dimulai dari awal 2025.
3. Bantuan Makan Bergizi Gratis:
Memberikan makanan gratis bagi 36 ribu penyandang disabilitas dan 101 ribu lansia, dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal untuk mendukung perekonomian daerah.
4. Santunan untuk Anak Yatim Piatu:
Sebanyak 270 ribu anak yatim piatu akan menerima santunan bulanan.
5. Bantuan Modal Usaha bagi PKH Graduasi:
Bagi 480 ribu KPM yang telah lulus dari PKH, pemerintah akan memberikan modal usaha sebagai langkah pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
2. Data terpadu untuk efektivitas penyaluran
Penyaluran program-program bansos tersebut akan menggunakan Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang merupakan penyempurnaan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut dirancang agar bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Program-program tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung pemerintah mencapai target penurunan angka kemiskinan, terutama di tengah tantangan ekonomi akibat kenaikan PPN.
Kehadiran program bansos dari Kemensos menjadi bukti komitmen pemerintahan dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan. Implementasi yang tepat sasaran dan efektif akan menjadi kunci keberhasilan agenda kesejahteraan sosial.
3. Pemerintah terapkan PPN 12 persen mulai 1 Januari
Pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Kenaikan PPN akan diterapkan secara selektif, terutama pada barang-barang yang tergolong mewah. Barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, dan gula konsumsi akan mendapatkan fasilitas PPN 0 persen.
Selain itu, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, dan jasa asuransi juga dibebaskan dari PPN.
