Daftar Rincian 8 Program Quick Win Bidang Ekonomi Prabowo
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan tujuh kementerian di badan koordinasinya pada Minggu, (3/11/2024).
Kementerian yang terlibat di antaranya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Investasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian.
Airlangga mengatakan rakor itu membahas delapan fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto khusus untuk kementerian di bidang ekonomi, yang disebut program Quick Wins.
“Tujuan rapat kali ini kita konsolidasi program, program jangka pendek. Bapak Presiden ingin agar quick wins dalam first quarter tahun depan bisa dijaga,” kata Airlangga di Hotel Four Seasons, Jakarta.
1. Perpanjangan insentif pajak termsuk tax holiday
Fokus pertama adalah perpanjangan insentif pajak tahun depan. Ada perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, serta untuk pembelian rumah akan diperpanjang.
Pemerintah juga membahas perpanjangan tax holiday yang sudah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024.
2. Regulasi kredit usaha rakyat dan kredit industri padat karya
Kedua, pemerintah juga membahas regulasi terkait kredit usaha rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (KUA), dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.
“Dan juga sedang akan diusulkan usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," ucap Airlangga.
Airlangga memastikan pemerintah akan memperpanjang program kredit usaha rakyat (KUR), Mekaar, dan Makmur melalui Kementerian BUMN.
3. Judicial review UU Cipta Kerja dan revisi JKP
Ketiga, pemerintah juga fokus membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni judicial review Undang-Undang Cipta Kerja.
“Menteri Tenaga Kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong. Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu juga ada konsekuensi dengan perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI,” ujar Airlangga.
Rakor itu juga membahas revisi aturan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
4. Pemerintah bakal tahan DHE SDA lebih lama
Keempat, pemerintah membahas revisi aturan terkait devisa hasil ekspor (DHE). Dalam revisi itu, wacananya DHE akan ditahan lebih lama di Indonesia, bahkan lebih dari tiga bulan.
"Kemudian juga beberapa arahan Bapak Presiden terkait dengan DHE. Kami sedang siapkan PP-nya,” tutur Airlangga.
5. Penghapusan utang dan perlindungan UMKM
Quick Wins juga berfokus kepada wacana penghapusan buku dan tagihan UMKM termasuk nelayan hingga petani.
“Kemudian juga sedang disiapkan yang terkait dengan UMKM, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hapus buku dan hapus tagih dari bank dan lembaga atau kementerian dan lembaga," tutur Airlangga.
Rakor itu juga upaya perlindungan dari gempuran produk impor untuk melindungi UMKM lokal.
"Pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail. Kemudian juga pengamanan pasar dalam negeri akan didorong UMKM supaya bisa ekspor, dan ini tentu akan dibahas dengan K/L terkait," ucap Airlangga.
6. Subsidi energi tepat sasaran, peningkatan lifting migas, dan pengembangan biofuel
Dari sisi energi, pemerintah membahas upaya peningkatan lifting minyak dan gas, dan sebagainya.
"Kemudian dari segi energi, peningkatan lifting migas, kemudian pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioetanol, dan juga yang sedang dibahas dalam satgas ataupun task force subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM," tutur Airlangga.
7. Perbaikan OSS
Airlangga mengatakan pemerintah juga membahas perbaikan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yakni Online Single Submission (OSS).
Hal ini akan dikoordinasikan bersama seluruh kementerian/lembaga yang terintegrasi dalam sistem OSS ini.
8. Sektor pariwisata dan kemitraan serta perjanjian dagang luar negeri
Pemerintah juga memabahas keberlangsungan sektor pariwisata, perjanjian dagang, penerapan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard, dan sebagainya.
"Nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP)," tutur Airlangga.
