Defisit APBN Berpotensi Melebar ke 2,8 Persen, Ini Biang Keroknya
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini berpotensi melebar di kisaran 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Adapun outlook defisit ini pun melebar dari target dalam APBN tahun ini sebesar 2,23 persen terhadap PDB atau Rp522,8 triliun.
"Defisit tahun ini yang direncanakan dalam APBN (2024) 2,29 persen atau 2,3 persen, tetapi outlook-nya 2,8 persen," ujar Airlangga di Kemenko Perekonomian, Senin, (26/2/2024).
1. Anggaran subsidi pupuk naik
Ketua Partai Golkar tersebut menjelaskan, ada beberapa alasan defisit melebar. Pertama, tahun ini pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun, atau setara atau setara 2,5 juta ton pupuk. Sehingga total alokasi anggaran subsidi tahun ini mencapai Rp40,68 triliun.
"Kenapa subsidi pupuk ditambah? Karena kita butuh pupuk sesuai jumlah setiap tahunan. Biasanya kan sekitar 8-7 juta ton, dengan pupuk yang ada sekarang Rp26 triliun itu hanya 5,7 juta ton. Jadi jelas tidak cukup dan itu tercermin dari produksi padi bukan hanya karena pupuk tapi karena El Nino itu turunnya banyak. Januari-Maret itu demand dan supply delta-nya short 1 juta," jelasnya.
2. BLT beri tambahan beban ke APBN
Faktor lain, Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp 600 ribu per orang untuk 3 bulan. Anggaran untuk program ini mencapai Rp11,25 triliun dengan target 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini akan diberikan selama periode Januari-Maret 2024.
"BLT naik untuk perubahan fluktuasi mitigasi harga sembako, itu saja nilainya sudah Rp11 triliun," beber Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan beras 10 Kg, ditambah telur dan daging ayam untuk keluarga yang memiliki balita stunting, sampai dengan Juni 2024 mencapai Rp17,5 triliun.
3. BBM subsidi dan non subdidi dipastikan tak naik
Selanjutnya, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik dan BBM sampai Juni 2024. Kebijakan itu otomatis membutuhkan tambahan anggaran untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).
"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024) baik itu yang subsidi maupun non subsidi. Itu akan membutuhkan additional anggaran," ucapnya.
Menurutnya penambahan anggaran untuk PT Pertamina dan PT PLN akan dipenuhi melalui sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) atau pelebaran defisit anggaran di 2024.
"Pertamina maupun PLN dan itu nanti akan diambil baik dari sisa SAL maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 persen. Tahun depan pun dalam kerangka yg sama 2,4 persen hingga 2,8 persen jadi realistis," tegasnya.
