Dana Rusia Tertahan, Ukraina Dapat Pinjaman Tanpa Bunga
- UE menguasai mayoritas aset Rusia yang dibekukan, termasuk di Belgia, Jepang, Inggris, Prancis, Kanada, Luksemburg, Swiss, dan AS.
- Pembekuan aset UE menyasar berbagai negara selain Rusia, seperti Venezuela dan Suriah sebagai bentuk protes atas pelanggaran hak asasi manusia.
- Penolakan negara anggota mewarnai kesepakatan pinjaman UE, dengan Hongaria, Slovakia, dan Republik Ceko memperoleh pengecualian dari kesepakatan pinjaman ini.
Jakarta, IDN Times – Uni Eropa (UE) telah membekukan aset individu dan entitas dari sedikitnya 31 negara, dengan Rusia menjadi penyumbang terbesar karena cadangan bank sentralnya ikut diblokir. Pada Jumat (19/12/2025) dini hari, para pemimpin UE akhirnya menyepakati pemberian pinjaman tanpa bunga senilai 106 miliar dolar AS (setara Rp1.769 triliun) kepada Ukraina setelah upaya mencapai kesepakatan pemanfaatan aset Rusia yang dibekukan menemui jalan buntu.
Skema pinjaman itu baru akan dilunasi apabila Rusia bersedia membayar reparasi perang. Nilainya menutup sekitar dua pertiga dari kebutuhan pendanaan Ukraina yang diperkirakan mencapai 159 miliar dolar AS (setara Rp2.655 triliun) dalam dua tahun ke depan agar negara tersebut terhindar dari kebangkrutan mulai April.
1. UE menguasai mayoritas aset Rusia yang dibekukan
Dilansir dari Al Jazeera, UE memegang porsi terbesar aset Rusia yang dibekukan, yakni 247 miliar dolar AS (setara Rp4.123 triliun) dari total 339,3 miliar dolar AS (setara Rp5.662 triliun) yang diblokir negara-negara Barat sejak invasi ke Ukraina pada 2022. Belgia menjadi penyimpan terbesar dengan nilai mencapai 210 miliar dolar AS (setara Rp3.505 triliun).
Di luar Belgia, aset Rusia yang dibekukan tersebar di sejumlah negara, antara lain Jepang sebesar 32,8 miliar dolar AS (setara Rp547 triliun), Inggris 31,6 miliar dolar AS (setara Rp527 triliun), Prancis 22,3 miliar dolar AS (setara Rp372 triliun), Kanada 17,7 miliar dolar AS (setara Rp295 triliun), Luksemburg 11,7 miliar dolar AS (setara Rp195 triliun), Swiss 7,3 miliar dolar AS (setara Rp122 triliun), serta Amerika Serikat (AS) 5 miliar dolar AS (setara Rp83 triliun).
2. Pembekuan aset UE menyasar berbagai negara
Selain Rusia, kebijakan pembekuan aset oleh UE umumnya menargetkan pejabat pemerintah, oligarki, atau perusahaan milik negara tertentu dari berbagai kawasan. Langkah tersebut kerap merujuk pada sanksi yang diamanatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun keputusan langsung dari UE.
Sebagai contoh, UE memberlakukan pembekuan aset terhadap Venezuela sejak 2017 menyusul runtuhnya demokrasi serta pelanggaran hak asasi manusia di bawah Presiden Nicolas Maduro. Kebijakan itu baru saja diperpanjang hingga Januari 2027.
Di sisi lain, UE mulai membekukan aset dan membatasi keuangan Suriah sejak 2013 sebagai bentuk protes atas pelanggaran hak asasi manusia pada era Bashar al-Assad. Pembatasan tersebut diperluas pada 2014 untuk menyasar pendukung rezim serta produksi senjata kimia. Setelah pemerintah tumbang pada Desember 2024, sebagian sanksi ditangguhkan guna mendukung transisi politik. Namun, pembekuan tetap diberlakukan terhadap rezim Assad dan perdagangan narkoba.
3. Penolakan negara anggota mewarnai kesepakatan pinjaman UE
Hongaria, Slovakia, dan Republik Ceko memperoleh pengecualian dari kesepakatan pinjaman ini. Perdana Menteri (PM) Hongaria Viktor Orban menolak mendukung langkah tersebut dan menyebutnya bodoh.
“Ada dua negara yang sedang berperang – bukan Uni Eropa, [melainkan] Rusia dan Ukraina – dan Uni Eropa ingin mengambil uang dari salah satu pihak yang berperang lalu memberikannya kepada pihak lain,” katanya.
Sementara itu, PM Belgia Bart De Wever menolak menyetujui rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan tanpa jaminan kuat bahwa Belgia akan aman dari gugatan hukum Rusia. Kekhawatiran muncul karena Belgia, sebagai lokasi penyimpanan sebagian besar dana di Euroclear, berpotensi menanggung beban utang miliaran dolar AS jika Moskow memenangkan gugatan terhadap lembaga tersebut.
Menurut laporan BBC, setelah negosiasi hampir 17 jam, De Wever menyebut kesepakatan pinjaman ini sebagai kemenangan bagi Ukraina, stabilitas keuangan, dan UE. Ia menegaskan para pemimpin berhasil menghindari kekacauan serta perpecahan. Rencana awal sebenarnya mengusulkan peminjaman dana dari Euroclear untuk menyalurkan pinjaman 106 miliar dolar AS (setara Rp1.769 triliun) kepada Ukraina dengan syarat pengembalian hanya berlaku jika Rusia membayar reparasi perang, yang kebutuhan rekonstruksinya diperkirakan mencapai 524 miliar dolar AS (setara Rp8.745 triliun). Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan menyusul kekhawatiran Belgia serta penolakan keras dari Hongaria dan Slovakia.
