Demi Birokrasi Efektif, Pemerintah Bakal Pertahankan Spirit Efisiensi
- Pemerintah komitmen untuk efisiensi birokrasi demi mendukung program pembangunan.
- Monitoring terus dilakukan terhadap belanja yang diefisiensikan, tanpa pengurangan total belanja negara.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mempertahankan semangat efisiensi dalam penyelenggaraan birokrasi. Hal ini sebagai langkah penting untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik dan efektif dalam mendukung berbagai program pembangunan.
“Spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan, karena itu penting bagi penyelenggaraan birokrasi yang baik dan efisien,” ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Konferensi pers di Gedung DPR pada Jumat (14/2/2025).
1. Pemerintah akan terus monitoring belanja-belanja yang diefisienkan
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus melakukan monitoring untuk belanja-belanja yang diefisiensikan. Khususnya untuk monitoring terkait percepatan realisasi belanja negara.
“Kami akan terus memonitor langkah-langkah ini, terutama dalam hal percepatan pelaksanaan belanja. Namun, semangat untuk membangun efisiensi dalam birokrasi tetap akan dijaga,” tutur Sri Mulyani.
2. Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden
Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Jumlah anggaran yang diefisienkan adalah Rp306,69 triliun yang terbagi dalam efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.
Menurut dia, efisiensi anggaran yang diterapkan pada setiap K/L tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap laju perekonomian nasional. Itu lantaran dana hasil efisiensi akan digunakan untuk alokasi belanja prioritas pemerintah.
“Untuk saat ini tidak dilakukan pengurangan total belanja negara. Jadi yang ada adalah refocusing, sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing (alokasi belanja),” tutur Sri Mulyani.
3. Porsi APBN tetap sebesar Rp3.621,3 triliun
Ia menjelaskan, keseluruhan belanja dalam APBN sebesar Rp3.621,3 triliun dengan anggaran yang diefisiensikan sebesar Rp306,69 triliun akan dialokasikan langsung terhadap program prioritas pemerintah. Namun, ia memastikan anggaran oleh pemerintah tidak menghasilkan pengurangan total belanja negara, namun lebih menekankan pada pengalihan belanja untuk kebutuhan prioritas.
“Bila dana tersebut dialihkan ke aktivitas yang memberikan dampak multiplier yang besar atau bahkan lebih besar, maka dampaknya terhadap perekonomian akan lebih positif,” ujar Sri Mulyani.
