Purbaya: Iuran Board of Peace Gunakan Anggaran Kemhan
- Pemerintah masih hitung kebutuhan pendanaan iuran Dewan Perdamaian (Board of Peace)
- Board of Peace dibentuk untuk awasi penanganan konflik global
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, anggaran untuk iuran Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atau Board of Peace akan memanfaatkan pagu anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Board of Peace Charter sebagai langkah simbolis masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian bentukan Trump tersebut pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Adapun iuran keanggotaan yang ditetapkan mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,9 triliun.
1. Masih hitung kebutuhan pendanaan yang diperlukan
Purbaya menegaskan, pemerintah belum memutuskan apakah pendanaan iuran Dewan Perdamaian akan mengambil porsi dari pos lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan.
Ia menambahkan, apabila kebutuhan dana melebihi kapasitas fiskal Kementerian Pertahanan, pemerintah membuka opsi realokasi anggaran. Namun, pengelolaan fiskal tetap akan dilakukan secara hati-hati.
“Nanti kita lihat. Kalau tidak cukup, ya kita realokasi. Yang penting anggarannya tetap terjaga,” ujarnya.
2. Anggaran Kemenhan tahun ini Rp187,1 triliun
Anggaran Kemhan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp187,1 triliun. Porsi terbesar anggaran tersebut dialokasikan untuk modernisasi kekuatan pertahanan, mulai dari pengadaan dan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI lintas matra, kebutuhan non-alutsista, hingga pembangunan sarana dan prasarana pendukung.
Anggaran Kemhan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025.
3. Board of Peace dibentuk untuk awasi penanganan konflik
Trump membentuk BoP, sebuah badan internasional baru yang dipimpinnya langsung untuk mengawasi penanganan konflik global. Pembentukan BoP dipicu oleh kebutuhan pengelolaan gencatan senjata dan rekonstruksi di Jalur Gaza pascaperang Israel–Hamas. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah mengeluarkan resolusi yang mendukung peran BoP di wilayah konflik tersebut.
Namun, mandat BoP tidak hanya terbatas pada Jalur Gaza. Dalam piagam organisasinya, BoP disebutkan bertujuan mengamankan perdamaian abadi di berbagai kawasan konflik dunia. Ambisi ini dinilai sejumlah pihak berpotensi tumpang tindih dengan peran PBB. Trump sendiri telah mengundang puluhan pemimpin dunia, mulai dari sekutu dekat hingga rival Amerika Serikat, untuk bergabung dalam dewan tersebut.
