Demokrat Bidik Bisnis Elon Musk, Ini Dampaknya bagi Tesla dan SpaceX!

Demokrat berencana menggunakan kewenangan Kongres untuk memeriksa hubungan bisnis Elon Musk dengan pemerintah federal. Salah satu perhatian mereka adalah potensi konflik kepentingan ketika Elon Musk memimpin Department of Government Efficiency (DOGE) pada awal masa jabatan kedua Trump. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi seseorang berpotensi memengaruhi keputusan yang seharusnya dibuat demi kepentingan publik.

Pemeriksaan tersebut dapat mencakup kontrak pemerintah, penggunaan anggaran negara, hingga keputusan yang menguntungkan perusahaan milik Elon Musk. Kongres memiliki kewenangan untuk mengadakan dengar pendapat, meminta dokumen, dan memanggil pihak terkait untuk memberikan kesaksian. Namun, pengawasan tersebut tidak otomatis membatalkan kontrak atau menghentikan operasional perusahaan yang sedang diperiksa.

SpaceX menjadi salah satu perusahaan Elon Musk yang paling dekat dengan proyek pemerintah AS karena menyediakan layanan peluncuran roket dan transportasi astronaut. NASA pada September 2026 memberikan tiga misi tambahan kepada SpaceX dengan nilai kontrak US$946 juta atau sekitar Rp15 triliun. Penambahan tersebut membuat total nilai kontrak layanan transportasi astronaut SpaceX bersama NASA mencapai US$5,92 miliar hingga 2030.

Besarnya kontrak pemerintah dapat membuat hubungan SpaceX dengan lembaga negara menjadi perhatian dalam pengawasan Kongres. Anggota parlemen dapat meminta penjelasan mengenai proses pemberian kontrak, penggunaan dana publik, dan ketergantungan pemerintah terhadap layanan perusahaan tersebut. Pemeriksaan semacam ini dapat meningkatkan tekanan administratif dan memperketat pengawasan terhadap proyek SpaceX, meskipun tidak langsung menghapus kontrak yang sudah berjalan.

Tesla memiliki risiko yang berbeda karena bisnis utamanya bergantung pada penjualan kendaraan listrik dan pengembangan teknologi berkendara otomatis. Perubahan kebijakan pemerintah mengenai insentif kendaraan listrik, standar keselamatan, dan aturan teknologi otonom dapat memengaruhi strategi bisnis perusahaan. Teknologi otonom sendiri merujuk pada sistem yang memungkinkan kendaraan menjalankan sebagian atau seluruh fungsi mengemudi dengan bantuan komputer dan sensor.

Kongres dapat mengawasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan industri kendaraan listrik serta aturan keselamatan teknologi tersebut. Perubahan regulasi dapat memengaruhi biaya produksi, harga kendaraan, dan rencana pengembangan produk Tesla di Amerika Serikat. Meski begitu, pengawasan Kongres tidak berarti pemerintah langsung melarang teknologi atau menghentikan penjualan mobil Tesla.

Selain kendaraan listrik dan roket, Elon Musk juga mengembangkan bisnis kecerdasan buatan melalui infrastruktur pusat data berskala besar. Pusat data merupakan fasilitas yang menampung banyak komputer dan server untuk memproses, menyimpan, serta mengelola informasi digital. Fasilitas tersebut membutuhkan pasokan listrik dan sistem pendingin dalam jumlah besar sehingga pembangunan proyeknya dapat memicu persoalan lingkungan dan kebutuhan energi.

Rencana ekspansi pusat data di Texas berpotensi menghadapi hambatan setelah Gina Hinojosa memenangkan pemilihan gubernur negara bagian tersebut. Hinojosa telah mendorong penghentian sementara proyek pusat data baru sampai pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat dan meninjau insentif pajaknya. Kebijakan ini berada di tingkat pemerintahan Texas, bukan keputusan Kongres, tetapi dapat memengaruhi rencana ekspansi infrastruktur AI yang berkaitan dengan bisnis Elon Musk.

Kemenangan Demokrat membuka peluang pengawasan yang lebih ketat terhadap hubungan bisnis Elon Musk dengan pemerintah AS. SpaceX menghadapi perhatian terkait kontrak pemerintah, sedangkan Tesla lebih berkaitan dengan kebijakan kendaraan listrik dan regulasi teknologi otonom. Namun, dampak akhirnya masih bergantung pada hasil penyelidikan, keputusan lembaga pemerintah, dan kebijakan yang benar-benar disahkan.