Protes Buruh Soal Upah Memanas, Industri Garmen Bangladesh Terancam
Demonstrasi buruh sejak 31 Oktober 2026 menuntut upah minimum 30.000 taka, memicu bentrokan, mengganggu 529 pabrik, dan berdampak pada hampir 1 juta pekerja.
Pemerintah membentuk dewan pengupahan untuk mengevaluasi tuntutan berdasarkan inflasi, biaya hidup, ekonomi, dan ekspor; pekerja menilai upah saat ini tak lagi mencukupi.
Industri garmen Bangladesh tertekan oleh kenaikan biaya, persaingan India, serta risiko gangguan ekspor; pendapatan ekspor fiskal 2026 turun 1,65 persen menjadi 38,70 miliar dolar AS.
Jakarta, IDN Times - Gelombang demonstrasi buruh yang melanda kawasan industri Bangladesh sejak 31 Oktober 2026, mengganggu operasional ratusan pabrik garmen dan mengancam kelancaran pengiriman ekspor. Para pekerja menuntut kenaikan upah minimum sebesar 140 persen.
Aksi unjuk rasa yang berujung bentrokan dengan aparat keamanan ini mengancam stabilitas sektor yang menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan ekspor negara. Gejolak ini menguji daya saing industri garmen Bangladesh.
Selama ini, negara tersebut mengandalkan biaya tenaga kerja rendah dan akses perdagangan bebas bea untuk mempertahankan posisinya sebagai eksportir pakaian terbesar kedua di dunia setelah China. Sektor yang memperkerjakan sekitar 4 juta orang itu kini menghadapi risiko kenaikan biaya produksi, gangguan rantai pasok, serta berkurangnya kepercayaan pembeli internasional, dilansir The Straits Times pada Rabu (4/11/2026).
1. Demonstrasi meluas, aktivitas pabrik terganggu
Ilustrasi pekerja di industri garmen. (unsplash.com/EqualStock) Channel News Asia melaporkan, aksi unjuk rasa memasuki hari keempat pada 3 November 2026 dengan melibatkan pekerja di sejumlah pusat manufaktur, termasuk Ashulia, Gazipur, dan Mirpur. Demonstran memblokir jalan utama dan terlibat bentrokan dengan aparat keamanan. Puluhan orang, termasuk sejumlah petugas polisi, dilaporkan terluka dalam kericuhan tersebut.
Polisi menggunakan gas air mata dan granat suara untuk membubarkan massa yang melemparkan batu serta pecahan bata ke arah petugas. Pasukan keamanan tambahan dikerahkan, guna mengendalikan situasi.
Sementara itu, sejumlah pabrik kembali menghentikan produksi setelah hampir 700 fasilitas dilaporkan tutup sehari sebelumnya. Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) menyebut demonstrasi telah mengganggu operasional 529 pabrik dan berdampak terhadap hampir 1 juta pekerja.
Sebelumnya, Sparrow Group, pemasok sejumlah merek internasional seperti Zara, Gap, dan Marks & Spencer, menghentikan produksi pada Senin (2/11/2026) setelah fasilitasnya diserang massa. Kepala perusahaan, Shovon Islam, mengatakan lebih dari 5 ribu pekerja berhasil dievakuasi dengan selamat. Namun, ia memperingatkan gangguan yang terjadi pada saat ini dapat menghambat pengiriman besar yang dijadwalkan sepanjang November.
"Ini adalah musim tersibuk di industri ini. Gangguan apapun pada tahap ini sangat merugikan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa para pembeli internasional mulai mengkhawatirkan kelancaran pesanan mereka.
2. Tuntutan kenaikan upah dan respons pemerintah
Ilustrasi demonstran di Bangladesh. (unsplash.com/Bornil Amin) Dilaporkan, pekerja menuntut kenaikan upah minimum bulanan sebesar 30.000 taka (sekitar Rp4,3 juta) dari standar saat ini sebesar 12.500 taka (Rp1,8 juta). Mereka menilai kenaikan biaya kebutuhan pokok dan inflasi berkepanjangan telah mengurangi daya beli. Sementara itu, penyesuaian upah terakhir pada 2023 hanya menghasilkan kenaikan lebih dari 56 persen.
Pada 1 November, pemerintah membentuk dewan pengupahan beranggotakan 6 orang untuk mengevaluasi tuntutan buruh. Sekretaris Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Bangladesh, Abdur Rahman Tarafder, mengatakan rekomendasi upah akan mempertimbangkan inflasi, kondisi ekonomi, biaya hidup, dan kinerja ekspor nasional.
Sekretaris Jenderal Federasi Pekerja Garmen dan Industri, Babul Akhter, yang mewakili pekerja dalam dewan tersebut, menilai upah buruh Bangladesh masih termasuk yang terendah di dunia. Ia mendesak pemilik pabrik bernegosiasi dengan pembeli internasional untuk memperoleh harga pesanan yang lebih baik, alih-alih mempertahankan keuntungan melalui penekanan upah pekerja.
3. Tekanan biaya produksi dan persaingan global
Potret pekerja garmen meninggalkan pabrik di Bangladesh. (unsplash.com/ Shanjir H | Photo4life AU) Pengusaha garmen menghadapi dilema antara memenuhi tuntutan kenaikan upah dan mempertahankan harga produk agar tetap kompetitif. Kenaikan biaya operasional, ketidapastian pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah, serta melemahnya permintaan di sejumlah pasar ekspor utama semakin membebani produsen.
Persaingan juga meningkat dari India, yang memiliki pasokan kapas domestik, industri benang yang kuat, dan dukungan insentif pemerintah. Upah minimum pekerja garmen India berkisar 13.000 rupee (Rp2,4 juta) hingga 15.000 rupee (Rp2,8 juta) per bulan. Sementara itu, upah pekerja di China dan Vietnam tercatat sekitar dua kali lebih tinggi dibandingkan Bangladesh berdasarkan data pada 2024 dari Organisasi Buruh Internasional (ILO).
Kenaikan upah berpotensi mengurangi keunggulan harga Bangladesh di pasar global. Terlebih lagi, India kini semakin memperluas akses perdagangan melalui perjanjian bebas bea dengan Inggris. Untuk diketahui, Inggris merupakan salah satu pasar utama bagi produk garmen buatan Bangladesh. Meskipun Bangladesh masih menikmati fasilitas perdagangan bebas bea dan kuota ke Uni Eropa, Inggris, dan Kanada, tetapi keunggulan tersebut menghadapi tekanan dari meningkatnya persaingan antarnegara eksportir.
4. Kinerja ekspor dan masa depan industri garmen Bangladesh
Ilustrasi kegiatan ekspor-impor. (unsplash.com/Wolfgang Weiser) Tekanan terhadap sektor ini juga tercermin dalam kinerja perdagangan. Pada fiskal yang berakhir 30 Juni 2026, pendapatan ekspor garmen Bangladesh turun 1,65 persen menjadi 38,70 miliar dolar AS (Rp700 triliun). Meski demikian, sektor tersebut mencatat pemulihan sebesar 6,1 persen pada periode Juli-September dengan nilai ekspor mencapai 10,58 miliar dolar AS (Rp191,4 triliun).
Presiden BGMEA, Mahmud Hasan Khan, meminta pekerja memberikan kesempatan kepada dewan pengupahan untuk menyelesaikan evaluasi. Sementara itu, ekonom Universitas Dhaka, Selim Raihan, menilai penyesuaian upah secara bertahap, peningkatan produktivitas, dan penetapan harga pesanan yang lebih adil oleh pembeli internasional diperlukan untuk menjaga kesejahteraan buruh tanpa mengorbankan keberlanjutan industri. Keseimbangan antara upah layak dan daya saing produksi kini menjadi tantangan utama bagi masa depan industri garmen Bangladesh.
