- Fragmentasi sumber data dan tantangan kualitas data.
- Infrastruktur lalu lintas devisa (LLD) perlu terus diperkuat.
- Masih terdapat potensi underinvoicing dalam transaksi.
- Risiko transfer pricing perlu menjadi perhatian.
Destry Ungkap Strategi Baru BI Awasi Lalu Lintas Devisa
Intinya Sih
- Calon Gubernur BI Destry Damayanti menyiapkan refocusing dan revitalisasi kebijakan lalu lintas devisa melalui pengawasan digital serta suptech, jika mendapat amanah memimpin bank sentral.
- Penguatan lalu lintas devisa diperlukan karena potensi underinvoicing belum optimal ditangani, sementara data terfragmentasi, kualitas data dan infrastruktur perlu diperbaiki, serta risiko transfer pricing diperhatikan.
- Destry juga menargetkan penguatan inklusi, keuangan syariah, pembiayaan makroprudensial, keuangan berkelanjutan, instrumen karbon, serta tata kelola dan inovasi kelembagaan BI.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyiapkan sejumlah inisiatif strategis jika mendapat amanah memimpin bank sentral. Salah satunya adalah melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan lalu lintas devisa (LLD), khususnya melalui penguatan pengawasan berbasis digital.
Destry mengatakan, kebijakan LLD akan menjadi salah satu perhatian seriusnya karena berkaitan dengan mandat BI sekaligus menghadapi berbagai tantangan di sektor eksternal, baik dari sisi makroekonomi maupun infrastruktur.
"Kami ke depan akan melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan LLD, khususnya terkait dengan pengawasan berbasis digital dan suptech," kata Destry dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur BI di Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8/2026).
1. Ada banyak potensi yang belum termanfaatkan
Ilustrasi Cadangan Devisa (IDN Times/Arief Rahmat) Menurut Destry, penguatan kebijakan LLD penting dilakukan karena masih terdapat potensi yang belum termanfaatkan secara optimal. Namun, upaya tersebut membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak mengingat data terkait lalu lintas devisa melibatkan banyak pemangku kepentingan.
"Hal ini penting mengingat potensi underinvoicing yang cukup besar, namun kami tidak bisa sendirian karena data LLD melibatkan banyak pihak," tegasnya.
2. Tantangan lalu lintas devisa semakin kompleks
ilustrasi cadangan devisa (unsplash.com/ Viacheslav Bublyk) Tantangan LLD semakin kompleks:
3. Pentingnya penguatan inklusi keuangan
ilustrasi seseorang yang menganalisis dokumen keuangan menggunakan kalkulator (pexels.com/Hanna Pad) Selain kebijakan LLD, Destry juga menyoroti pentingnya penguatan inklusi keuangan dan keuangan berkelanjutan. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Inklusi dan syariah merupakan game changer utama bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Destry menyebut BI akan memperkuat pembiayaan inklusif melalui penguatan kebijakan makroprudensial. Di sisi lain, kebijakan keuangan berkelanjutan juga akan terus disempurnakan.
BI, lanjut Destry, akan terus mengembangkan instrumen dan metode penghitungan emisi serta karbon yang dapat digunakan oleh perusahaan dan perbankan.
Inisiatif strategis lainnya adalah memperkuat tata kelola kelembagaan dan inovasi. Menurut Destry, mandat BI yang semakin besar harus diimbangi dengan kelembagaan yang semakin kuat.
"Kredibilitas BI bukan sesuatu yang dapat dibangun secara instan, tetapi merupakan hasil akumulasi dari integritas, konsistensi, inovasi, dan sinergi yang terjaga," ucap Destry.
