Alasan Destry Damayanti Usung Tema Sinergi Merah Putih
- Calon Gubernur BI Destry Damayanti mengusung tema Sinergi Merah Putih untuk menekankan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menghadapi tantangan ekonomi yang makin kompleks dan struktural.
- Destry menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, ditopang pertumbuhan kuartal II-2026 sebesar 5,29 persen, inflasi terkendali, serta defisit dan rasio utang yang terjaga.
- Ia mendorong optimalisasi pertumbuhan kredit, undisbursed loan Rp2.548 triliun, pembiayaan UMKM, dan daya beli, disertai penguatan kebijakan serta kapasitas kelembagaan BI.
Jakarta, IDN Times - Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengusung tema Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dalam pemaparan visi, misi, dan inisiatif strategisnya di hadapan Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Destry mengatakan, tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks.
“Bukan merupakan suatu kebetulan kalau tajuk yang diangkat ini sepertinya merupakan kesinambungan atas dua tema sebelumnya yang sempat kami sampaikan saat uji kelayakan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2019 dan 2024,” ujar Destry.
1. Tantangan perekonomian Indonesia ke depan tidak lagi hanya bersifat siklikal
Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjalani Fit and Proper Test di Komisi XI. (IDN Times/Triyan). Menurut dia, tema tersebut merupakan hasil akumulasi pemahaman dan pengalaman selama mendapat amanah sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 hingga saat ini. Destry menilai tantangan perekonomian Indonesia ke depan tidak lagi hanya bersifat siklikal.
Perubahan struktural semakin terlihat, mulai dari fragmentasi geopolitik, kerentanan pasar keuangan global hingga perkembangan digitalisasi beserta risikonya. Karena itu, BI perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk merespons berbagai tantangan tersebut.
“Berbagai tantangan perekonomian nasional yang makin kompleks dan akan kita hadapi bersama perlu dijawab dengan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Bank Indonesia,” katanya.
2. Fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat
ilustrasi krisis ekonomi (pexels.com/Leeloo The First) Di sisi lain, Destry menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, ketahanan eksternal yang baik, serta intermediasi perbankan yang solid.
Ia mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,88 persen, masih berada dalam sasaran inflasi BI sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Disiplin fiskal juga dinilai masih terjaga. Defisit fiskal Indonesia pada 2025 tercatat 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan rasio utang terhadap PDB mencapai 41,3 persen per Juli 2026.
"Ini menjadi salah satu yang terendah di antara negara di kawasan. Rasio utang terhadap PDB sebesar 41,3 persen per Juli 2026 sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih sehat. Secara keseluruhan hal ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang cukup kuat serta mampu menjaga stabilitas di tengah tantangan ekonomi global," tegasnya.
3. Penyaluran kredit harus dioptimalkan
ilustrasi kredit pajak (pexels.com/www.kaboompics.com) Meski demikian, Destry menilai Indonesia tidak boleh cepat berpuas diri. Menurut dia, masih terdapat ruang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama karena siklus ekonomi saat ini masih berada di bawah tingkat optimal.
Salah satunya melalui peningkatan pertumbuhan kredit dan optimalisasi undisbursed loan yang mencapai Rp2.548 triliun atau sekitar 21,8 persen dari plafon.
Penguatan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta upaya menjaga daya beli masyarakat juga menjadi area yang perlu diperkuat.
“Menjaga stabilitas saja belum cukup. Bank Indonesia juga perlu terus memperkuat bauran kebijakan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Destry.
Dengan mandat BI yang semakin luas, Destry menilai penguatan kapasitas kelembagaan juga menjadi kebutuhan. Hal tersebut mencakup penguatan regulasi dan tata kelola, pengembangan ekosistem digital, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.
Menurut Destry, penguatan tersebut diperlukan agar BI mampu menjalankan mandat secara lebih efektif sekaligus menjaga akuntabilitas kelembagaan di tengah perubahan lingkungan ekonomi yang semakin cepat.
