Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengakui adanya miskomunikasi dengan warga Rempang sehingga pecah konflik pada 7 September 2023. Hal itu disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (2/10/2023).
"Temuan kita di lapangan, kami akui bahwa memang dalam proses komunikasi awal terjadi miskomunikasi. Jujurlah kita, kita harus berani berjiwa besar untuk mengatakan kalau ada kekeliruan," ujar Bahlil.
Kendati begitu, Bahlil menjelaskan penyebab terjadinya miskomunikasi yang berujung pada konflik tersebut. Konflik bermula dari kedatangan tim dari kementerian teknis yang melakukan pematokan dan pengukuran area.
"Ketika terjadi proses tim mau masuk untuk pematokan, informasi yang beredar sudah seolah-olah ini mau direlokasi," kata Bahlil.
"Lalu kemudian saudara-saudara saya di sana tidak salah juga karena informasinya mungkin merisaukan mereka kemudian mereka memalang jalan dengan pohon yang ditumbangkan, sementara arus jalan itu bukan hanya untuk Kampung Rempang, tapi wilayah lain juga," sambungnya.
Setelah beberapa hari terjadinya blokade jalan, aparat kemudian membuka palang yang melintang di jalan.
Tindakan aparat tersebut membuat aktivis dan masyarakat di Rempang bergerak. Mereka ingin agar pohon yang menutup jalan tetap ada di posisinya.
"Sebenarnya miskomunikasinya di situ. Awal mula di situ ditambah informasi-informasi yang keluar yang belum tentu benar dan lahirlah kemudian gas air mata," kata Bahlil.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan kericuhan antara aparat keamanan dan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, akibat komunikasi yang kurang baik.
Jokowi menegaskan, warga seharusnya mendapat solusi yang baik dalam penanganan masalah itu.
"Ya, itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," ujar Jokowi di Banten, 12 September silam.