Dicari Demonstran, Benarkah Misbakhun-Komisi XI DPR ke Sydney Marathon?

30 Agu 2025, 15:39 WIB

Triyan Pangastuti

Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun (dok. DPR RI/Andri)

Intinya sih...

Misbakhun pastikan tidak ikut Sydney Marathon.
Delegasi didampingi mitra kerja sektor keuangan.
Pertemuan dengan Dubes dan Mahasiswa Penerima LPDP.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di sejumlah titik di Jakarta pada pekan terakhir Agustus 2025. Massa turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Namun, di tengah gelombang unjuk rasa tersebut, publik dikejutkan dengan beredarnya sebuah itinerary kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Australia.

Dalam gambar yang viral di media sosial, disebutkan bahwa kunjungan kerja tersebut berlangsung dari tanggal 26 Agustus hingga 1 September 2025, dan melibatkan sejumlah anggota DPR serta mitra kerja ke kota Canberra dan Sydney, Australia.

Salah satu nama yang banyak disorot adalah Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar yang dipersoalkan terkait keikutsertaannya dalam Sydney Marathon. Benarkan Misbakhun berada di Sydney untuk mengikuti ajang Sydney Marathon saat rakyat sedang berdemo di Tanah Air?

1. Misbakhun pastikan tidak ikut Sydney Marathon

Misbakhun membantah dirinya ikut dalam ajang Sydney Marathon yang dijadwalkan digelar pada Minggu (31/8/2025).

"Saya pastikan tidak ikut, dan saya pastikan kalau saya lari besok hari Minggu itu larinya di Gelora Bung Karno. Semoga kawasan GBK masih bisa dipakai untuk olahraga," tegasnya kepada IDN Times, Sabtu (30/8/2025).

Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan Komisi XI DPR RI, bersama sejumlah mitra kerja, memang melakukan kunjungan kerja resmi ke Australia sejak 26 Agustus hingga 1 September 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK), yang menurut jadwal internal DPR harus diselesaikan pada 8 September 2025.

"Agenda nya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta," tegas Misbakhun.

2. Delegasi didampingi mitra kerja sektor keuangan

Misbakhun menambahkan bahwa delegasi Komisi XI didampingi oleh mitra kerja dari enam lembaga penting:

Bank Indonesia (BI)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kementerian Keuangan
Bank Negara Indonesia (BNI)
Bank Tabungan Negara (BTN)

Adapun dua kota yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan ini adalah Canberra dan Sydney.

3. Pertemuan dengan Dubes dan Mahasiswa Penerima LPDP

Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun (dok. DPR RI/Runi)

Agenda pertama dimulai di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra, dengan pertemuan antara delegasi Komisi XI, Duta Besar RI untuk Australia, serta para mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP.

Dalam pertemuan ini, Komisi XI mendalami pelaksanaan program LPDP di Australia, termasuk efektivitas penyaluran dana, serta berbagai isu teknis dan administratif yang dihadapi para penerima beasiswa. Karena LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan, perwakilan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) juga turut hadir.

"Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai program, dan isu-isu apa saja yang muncul dalam implementasinya," ujar Misbakhun.

Tak hanya itu, di Canberra, Komisi XI melakukan pertemuan dengan Australian National Audit Office (ANAO). Fokus diskusi adalah penguatan kerja sama antara ANAO dan BPK RI.

"Kami ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO, termasuk dalam pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan, dan pelatihan, berjalan dengan baik," tegas Misbakhun.

4. Pelajari sistem pembayaran digital yang digunakan di Australia

Pada 28 Agustus, Komisi XI mengunjungi Australia Payments Network (AusPayNet) di Sydney, lembaga self-regulatory yang mengelola sistem pembayaran nasional secara independen dari Bank Sentral Australia.

"Kunjungan untuk mengetahui bagaimana Australia sebagai negara yg menerapkan national system payment perbankan mereka sebagai organisasi self regulatory body yg terpisah dari bank sentral Australia dimana organisasi sistem payment tersebut perlu dipelajari efektivitas dan praktek bisnis nya untuk memperkuat dan memperkaya pemahaman penerapan payment sistem yang ideal untuk Indonesia," ungkap Misbakhun.

Delegasi mempelajari sistem pembayaran digital yang digunakan di Australia, dengan pembahasan mencakup penggunaan tekhnologi dan digitalisasi sistem pembayaran penggunaan QRIS atau tap NFT yang banyak dipraktekkan secara berbeda-beda pada skala teknologi pada industri dan pihak regulator.

"Payment sistem ini menjadi penting karena bank HIMBARA seperti BNI dan BTN baru saja menerapkan digital bank mereka dengan Wonder untuk BNI dan Bale untuk BTN. Sebelumnya lebih dulu Livin diaplikasikan dari Bank Bank Mandiri dan BRIMo oleh Bank BRI," ungkapnya.

5. Tinjauan ke kantor perwakilan BNI di Sydney

Komisi XI juga meninjau kantor perwakilan BNI di Sydney, yang baru beroperasi kurang dari satu tahun. Delegasi mendapatkan laporan terkait skala transaksi yang terjadi antara Indonesia dan Australia, meliputi:

Nilai ekspor batu bara Indonesia ke Australia mencapai 2 miliar dolar Australia
Transaksi sektor pendidikan dan pariwisata mencapai 1,45 miliar dolar Australia
Terdapat lima konglomerat besar Indonesia yang memiliki lebih dari 10 konsesi tambang di Australia
Kehadiran kantor BNI di Sydney dianggap strategis untuk mendukung layanan keuangan korporasi Indonesia di luar negeri.

Selanjutnya pada kunjungan kerja di hari terakhir, delegasi Komisi XI bersama Bank Indonesia bertemu dengan Reserve Bank of Australia (RBA), membahas beberapa topik strategis, di antaranya penerapan sistem pembayaran lintas negara (cross-border transaction), peluang kerja sama integrasi QRIS Indonesia agar dapat digunakan di Australia.

"Mengingat banyaknya pelajar dan wisatawan Indonesia di sana. Kolaborasi serupa telah dilakukan dengan Jepang, Thailand, dan Malaysia, serta sedang dijajaki dengan Singapura dan Tiongkok. Isu Central Bank Digital Currency (CBDC), seiring meningkatnya urgensi pengembangan mata uang digital bank sentral. Pembahasan melibatkan aspek stabilitas keuangan, pengaruh kripto sebagai aset digital, stablecoin, digital ledger, serta tokenisasi aset keuangan," tegasnya.