Digandrungi saat Pandemik, Penggunaan Sepeda Bakal Diatur Kemenhub
Jakarta, IDN Times - Penggunaan sepeda saat masa pandemik COVID-19 kian digandrungi masyarakat. Menangkap tren tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengatur penggunaan sepeda.
Aturan itu bakal dimasukkan dalam revisi UU No.22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan, peraturan Menteri Perhubungan atau hanya aturan dari pemerintah daerah baik gubernur atau wali kota/bupati.
"Bagaimana dengan peraturan ini jadi dalam regulasi UU No 22, klasifikasi moda transportasi di darat digerakkan mesin, kedua tenaga manusia atau hewan. Biasanya yang seperti ini diatur peraturan daerah, mendorong ke daerah mengatur menyiapkan infrastruktur jalan. Bagaimana aturannya. waktu kecil sepeda bayar pajak, mungkin ke sana (pengaturannya)," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam diskusi virtual, Jumat (26/6).
1. Kemenhub berkoordinasi dengan Korlantas Polri terkait klasifikasi moda transportasi darat
Dirjen Budi mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri terkait klasifikasi moda transportasi darat. Menurutnya, saat ini ada kecenderungan penggunaan sepeda di Indonesia bukan sebagai transportasi sehari-hari.
Masyarakat kerap menggunakannya sebagai media berolahraga hingga sosialisasi. Oleh karena itu, kendaraan tersebut perlu diatur klasifikasinya. Pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur regulasi terkait sepeda.
"Saya udah diskusi Korlantas Polri nampaknya klasifikasi jenis moda transportasi darat dibedakan dengan UU No 22, mesin, digerakan hewan, klasifikasi dengan listrik. Ada sepeda bisa listrik bisa ontel. Sepeda juga harus diatur apakah nanti dengan PM ataukah dengan peraturan daerah, bupati atau gubernur," jelas Budi.