Dikritik Anies, Badan Otorita Tegaskan IKN Buat Rakyat Indonesia

16 Des 2023, 06:00 WIB

Agung Wicaksono dalam Sesi "The Strategist to Support Energy Transition" IMGS 2022 pada Jumat (30/9/2022). (IDN Times/Tata Firza & Reynaldy)

Jakarta, IDN Times - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan, pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak hanya diperuntukkan bagi aparat negara. Penegasan itu disampaikan atas jawaban terhadap kritik Anies Baswedan kala debat capres pertama pada 12 Desember 2023 lalu.

Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menyampaikan pembangunan IKN ditujukan untuk kehidupan semua rakyat Indonesia. Agung mencontohkan sikap tersebut lewat pembangunan rumah sakit di sana.

"Jadi, kalau dikatakan IKN kota untuk aparat saja, memang untuk rumah sakit pemerintah diarahkan ya untuk melayani aparat negara, tapi kami sudah tiga rumah sakit kemarin di groundbreaking. Dan, tiga rumah sakit itu adalah swasta semua. Fungsinya, penekanannya itu untuk melayani masyarakat," kata Agung dalam media briefing yang digelar secara online pada Jumat (15/12/2023).

1. Peruntukkan rumah sakit yang ada di IKN

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin meletakkan batu pertama (ground breaking) pembangunan Mayapada Hospital Nusantara (MHNS) pada Rabu (31/10/2023) (Dok/ Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI)

Sebanyak tiga rumah sakit yang telah dimulai pembangunannya oleh investasi swasta punya peruntukkan yang berbeda satu sama lain. Rumah sakit tersebut ada yang khusus untuk ibu dan anak. Ada juga yang khusus menangani cedera-cedera akibat olahraga lantaran dibangun dekat pusat latihan PSSI. Kemudian, ada juga rumah sakit yang spesialisasinya untuk pengobatan penyakit dalam.

Sementara itu, dana dari APBN bakal digunakan untuk pembangunan rumah sakit fasilitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Rumah sakit itu nantinya dibuat untuk fokus melayani pengobatan jantung dan stroke.

"Yang APBN mungkin cuma satu dan ini masuk ke ekosistem sumbu kebangsaan, yaitu rumah sakit. Rumah sakit apa? Karena kami kemarin sudah punya tiga rumah sakit sebenarnya. Tapi, ini rumah sakit pemerintah, dari Kemenkes," kata Agung.

2. Penggunaan APBN dan investasi swasta hampir sama

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Agung kemudian menjelaskan dari sisi penggunaan APBN dan investasi swasta untuk pembangunan IKN di tahap pertama dan kedua. Pada groundbreaking tahap pertama, IKN kedatangan investasi swasta sebesar Rp23 triliun untuk pembangunan hotel dan rumah sakit. Kemudian pada groundbreaking tahap kedua, November 2023 lalu, telah masuk investasi swasta sebesar Rp13,1 triliun.

"Jadi, hari ini itu sudah komitmen Rp36 triliun ya untuk pembangunan IKN yang berasal dari non-anggaran negara," kata Agung.

Sementara itu, lanjut Agung, anggaran negara atau APBN yang digunakan untuk pembangunan IKN pada 2022 sekitar Rp5 triliun. Lalu, alokasi pada 2023 mencapai Rp29 triliun.

"Jadi, kalau dihitung, sekitar Rp35 triliun. Jumlahnya hampir sama bahkan lebih banyak nih yang investor dibandingkan yang dari APBN. Nah, ini menunjukkan IKN memang betul-betul bukan kota yang dibangun hanya dari luar negara, tapi partisipasi masyarakat, swasta. Terutama, sejauh ini adalah para investor dalam negeri yang menjadi pelopor," beber Agung.

3. Anies Baswedan bahas IKN dalam debat capres perdana

Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan usai melakukan kampanye di GOR Riau pada 13 Desember 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, sempat mengatakan ada kebutuhan lain yang lebih mendesak dibandingkan pembangunan istana kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satu kebutuhan yang lebih mendesak yakni pupuk dengan harga murah bagi para petani.

Pernyataan Anies itu untuk menjawab pertanyaan dari Ganjar Pranowo soal apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu setuju ibu kota pindah ke IKN di Kalimantan Timur. Anies justru menyentil cara pembuatan undang-undang di era pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo minim partisipasi publik.

"Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak dilakukan melalui dialog publik. Sehingga, ketika UU-nya sudah jadi, siapapun yang mengkritisi dianggap oposisi. Sedangkan yang pro, dianggap pro pemerintah. Padahal, tidak ada pembahasan yang komprehensif," ujar Anies di debat capres putaran pertama di halaman KPU pada Selasa (12/12/2023).

"Kami juga melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang perlu untuk rakyat dibandingkan membangun istana untuk Presiden. Di mana rasa keadilan kita?" lanjutnya.

Dia juga mendorong alih-alih memindahkan masalah yang semula ada di DKI Jakarta seperti kemacetan dan kepadatan, sebaiknya isu itu diselesaikan lebih dahulu. Sebab, ketika pindah ibu kota sekalipun, kata Anies, dua permasalahan akut tersebut tidak serta merta selesai.