Anies Siap Terima Pakta Integritas di Luar Forum Ijtima Ulama
Jakarta, IDN Times - Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengaku siap menerima pakta integritas dari luar forum Ijtima Ulama sebagaimana yang telah ditandatanganinya. Anies mengaku bersama pasangannya, Muhaimin Iskandar, akan terbuka menerima dukungan pakta integritas di luar organisasi keagamaan Islam.
Hal tersebut disampaikan Anies saat ditemui seusai menghadiri acara Refleksi Menyambut Natal dan Tahun Baru yang digelar DPP PKB, di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).
"Kami terbuka, sifatnya kan dukungan ya. Jadi, kami malah merasa bila ada kepercayaan dan dukungan tentu dengan senang hati," kata Anies.
1. Tetap harus komitmen dengan prinsip bernegara
Anies mengatakan akan menerima pakta integritas dari kelompok mana pun selama komitmennya sejalan dengan prinsip-prinsip bernegara, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Jadi ketika ada dukungan dan disampaikan secara terbuka, ketika menyuarakan memberikan harapan, maka kami terbuka. Karena, itu bentuk dukungan bukan?" kata dia.
2. Anies dan Cak Imin tanda tangani 13 poin pakta integritas dari ijtima ulama
Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 1 Anies-Muhaimin (AMIN) telah menandatangani 13 poin pakta integritas dari Forum Ijtima Ulama.
"Benar, semua berita itu (penandatanganan pakta integritas)," kata Co-captain Timnas AMIN, Yusuf Marta, Kamis (14/12/2023).
Steering Commitee Ijtima Ulama, Aziz Yanuar, juga membenarkan Anies-Muhaimin menandatangani 13 poin pakta integritas dari forum ijtima ulama pada 30 November 2023 lalu.
"Penandatanganannya sudah beberapa hari lalu, berkas juga sudah kami terima beberapa hari lalu. Alhamdulillah," kata Aziz Yanuar.
3. Berikut 13 poin pakta integritas dari forum ijtima ulama
Berikut 13 poin pakta integritas dari forum ijtima ulama:
1. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari rongrongan Sekularisme Islamofobia, Terorisme Separatisme dan Imperialisme.
2. Menjalankan secara konsisten amanat TAP MPRS no XXV tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Maxisme, Leninisme yang mengamanatkan untuk menutup celah baik secara hukum maupun politik bagi kebangkitan PKI.
3. Menjalankan amanat Perundang-undangan Anti Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 1/PNSP/1965 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP pasal 156a, sehingga siapapun yang menodai agama apapun wajib diproses hukum, untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa.
4. Menghormati posisi ulama dan tokoh agama serta bersedia mempertimbangkan pendapat ulama dan tokoh agama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Bersedia melakukan Revolusi Akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah demi menuju Indonesia bertakwa dan berkah dengan melindungi masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia serta bertentangan dengan Pancasila.
6. Menjamin secara utuh sistem terselenggaranya pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta terjamin tersedianya anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.
7. Mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sandang dan papan, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai dan kemudahan akses untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan kesehatan baik pemerintah mau pun swasta serta memperbaiki segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat.
8. Memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi tenaga kerja dari Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia lewat kebijakan upah yang layak serta membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, bila di butuhkan mendatangkan tenaga kerja asing hanya terbatas pada tenaga kerja ahli yang keahliannya tidak tersedia di dalam negeri semata untuk tujuan transfer of knowledge dengan waktu yang dibatasi, serta mendata ulang dan selanjutnya memulangkan tenaga kerja asing yang izin kerjanya sudah melampaui batas ketentuan.
9. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, serta melarang penyebaran paham zionisme karena mengandung ajaran ajaran apartheid yang rasis dan fasis.
10. Menegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkeadilan dan secara imparsial tanpa diskriminasi, menjamin pemenuhan dan pemulihan hak para korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum, serta tidak segan menegakan hukum terhadap oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan.
11. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa pandang bulu, serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan.
12. Menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan UUD 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk kriminalisasi.
13. Memperkuat profesi Advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim demi terjaminnya hak masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum, serta melaksanakan program Land Reform untuk memberantas para mafia tanah.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
