DJP Berhasil Tagih Rp11,48 Triliun dari 104 Pengemplang Pajak
- DJP berhasil tagih Rp11,48 triliun dari 104 pengemplang pajak.
- Langkah strategis dilakukan DJP optimalkan penagihan.
- Sejumlah tantangan dihadapi DJP saat tagih kewajiban pajak.
- KPP pajak susun skala prioritas kejar pada pengemplang pajak.
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat telah berhasil menghimpun penerimaan sebesar Rp11,48 triliun dari 104 wajib pajak hingga periode Oktober 2025. Capaian ini baru mencapai 57,25 persen dari target penerimaan dari pengemplang pajak tahun ini yang sebesar Rp20 triliun.
Adapun total penunggak pajak yang memiliki kewajiban kepada negara berjumlah 201 wajib pajak.
“Realisasi tunggakan mencapai Rp11,43 triliun per 19 November,” tegas Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI, Senin (24/11/2025).
1. Langkah strategis yang dilakukan DJP optimalkan penagihan
DJP menjelaskan sejumlah langkah strategis telah ditempuh untuk mempercepat proses penagihan, antara lain melalui penagihan aktif kepada wajib pajak serta menjalin sinergi dengan unit eselon I Kementerian Keuangan, termasuk koordinasi dengan lembaga jasa keuangan dan aparat penegak hukum.
“Kami juga berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Badan Pemulihan Aset (BPA) terhadap wajib pajak yang bersinggungan dengan permasalahan hukum,” ungkapnya.
2. Sejumlah tantangan dihadapi DJP saat tagih kewajiban pajak
Sebelumnya, DJP menyebut ada sejumlah tantangan DJP untuk menagih kewajiban negara kepada 200 wajib pajak besar yakni:
• 91 wajib pajak telah membayar atau mencicil tunggakannya;
• 5 wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas;
• 27 wajib pajak dinyatakan pailit;
• 4 wajib pajak berada dalam pengawasan aparat penegak hukum;
• 5 wajib pajak sedang dalam proses asset tracing (penelusuran aset);
• 9 wajib pajak telah dikenakan pencegahan terhadap beneficial owner-nya;
• 1 orang wajib pajak sedang dalam proses penyanderaan.
• 59 wajib pajak lainnya masih dalam proses
3. KPP pajak susun skala prioritas kejar pada pengemplang pajak
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menjelaskan 200 wajib pajak tersebut memiliki tagihan dengan nilai besar. Meski begitu, DJP tetap memperhatikan potensi penerimaan pajak dari wajib pajak lain.
Menurut Yon, DJP telah menugaskan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menyusun skala prioritas terkait potensi penerimaan dari wajib pajak yang masih menunggak. “Yang 200 ini menjadi perhatian khusus karena jumlahnya besar dan kasusnya kompleks, sehingga kemarin juga di-highlight oleh Pak Menteri Keuangan,” ujar Yon.
Lebih lanjut, Yon menambahkan KPP menugaskan seksi penagihan untuk menangani piutang pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
“Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang baru, piutang pajak yang tercatat hanyalah yang berasal dari SKP yang telah disetujui oleh wajib pajak,” jelas Yon.
