DJP Raup Rp23,5 Triliun dari Perluasan Basis Pajak hingga Mei 2026
- DJP berhasil mengumpulkan Rp23,5 triliun dari perluasan basis pajak hingga Mei 2026, berasal dari wajib pajak baru, PKP baru, dan reaktivasi wajib pajak dormant.
- Hingga Juni 2026 tercatat 1,84 juta wajib pajak baru terdaftar sukarela dan lebih dari 24 ribu wajib pajak dormant berhasil diaktifkan kembali oleh DJP.
- Penerimaan pajak mencapai Rp834,4 triliun atau 70,41 persen pendapatan negara, menunjukkan tren kenaikan kontribusi pajak yang konsisten sejak tahun 2022.
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengantongi penerimaan sebesar Rp23,5 triliun dari upaya perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan penerimaan tersebut berasal dari penambahan wajib pajak baru, Pengusaha Kena Pajak (PKP) baru, serta reaktivasi wajib pajak yang sebelumnya berstatus dormant atau tidak efektif.
"Data perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026 dapat kami laporkan mencapai Rp23,5 triliun. Nilai tersebut berasal dari wajib pajak baru sebesar Rp912,9 miliar, PKP baru sebesar Rp1,96 triliun, dan wajib pajak yang sebelumnya dormant atau tidak efektif sebesar Rp20,63 triliun," ujar Bimo dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).
1. Sebanyak 1,84 juta wajib pajak baru terdaftar dengan sukarela
Selain itu, DJP juga mencatat pertumbuhan jumlah wajib pajak sepanjang tahun ini. Hingga 12 Juni 2026, terdapat sekitar 1,84 juta wajib pajak baru yang terdaftar secara sukarela (voluntary). Sementara itu, jumlah wajib pajak non-efektif atau dormant yang berhasil direaktivasi mencapai 24.672 wajib pajak.
"Total penambahan wajib pajak baru yang direaktivasi hingga pertengahan atau sampai 12 Juni 2026 mencapai 28.257 wajib pajak," tuturnya.
2. Perluasan basis pajak jadi salah satu pilar kebijakan perpajakan 2027
Bimo mengatakan, perluasan basis pajak menjadi salah satu pilar kebijakan teknis perpajakan pada 2027.
Strategi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau potensi perpajakan yang lebih luas, terutama dari ekonomi digital dan sektor-sektor lain yang belum tergarap secara optimal.
DJP juga akan memperkuat administrasi perpajakan melalui pengumpulan dan pengelolaan data yang lebih baik guna mendukung optimalisasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).
3. Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara terus naik
Lebih lanjut, ia menjelaskan penerimaan pajak hingga Mei 2026 mencapai Rp834,4 triliun. Capaian tersebut menyumbang 70,41 persen terhadap total pendapatan negara dan menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan paparan DJP dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara meningkat signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pada 2022 kontribusi pajak tercatat sebesar 66,1 persen, kemudian naik menjadi 67,1 persen pada 2023, meningkat lagi menjadi 68,3 persen pada 2024, dan mencapai 69,5 persen pada 2025.
DJP menilai peningkatan kontribusi tersebut mencerminkan semakin besarnya peran pajak sebagai sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Alhamdulillah kalau kita lihat semester I 2026 sampai dengan angka 31 Mei 2026, kami tumbuh sebesar 0,84 persen dibanding periode yang sama tahun 2025. Secara nominal kontribusi penerimaan pajak 70,41 persen dibanding tahun 2025 diangka 69,57 persen, periode yang sama," tegasnya.
