Dony Oskaria Pantau Ketat Direksi BUMN agar Lapor Kekayaan ke KPK

Ketaatan mengenai LHKPN menjadi salah satu poin terkait upaya pencegahan korupsi di tubuh BUMN yang dibahas Dony dengan Aminudin.

Sebab, Aminudin membeberkan masih banyak direksi BUMN yang belum menyampaikan LHKPN.

“Per 31 Maret posisi per hari ini akhir Juni ini memang ada beberapa manajemen BUMN yang wajib lapor itu belum melaporkan LHKPN. Angkanya saya harus cek dulu ya, tapi ada ya, ada itu,” kata Aminudin.

Dony menekankan, tak ada toleransi terkait LHKPN bagi direksi BUMN. Dia memastikan proses pemenuhan kewajiban itu akan diawasi secara ketat.

“Kami sudah bersepakat bahwa saya akan mengontrol sendiri ketaatan daripada penyampaian LHKPN dan kita harapkan itu tepat waktu karena ini tidak ada toleransi yang kita berikan,” tutur Dony.

Aminudin mengatakan, pejabat yang bekerja di lembaga pemerintah wajib menyampaikan LHKPN selama bertugas, dan ada sanksi jika tak melapor. Ketentuan itu juga berlaku pada direksi BUMN, namun bentuk sanksinya ditentukan oleh internal BUMN.

“Karena kalau yang untuk ASN (aparatur sipil negara) itu ada sanksinya. Kalau untuk yang level di BUMN, disesuaikan sanksinya dengan aturan internal yang ada di BUMN,” kata Aminudin.