Pemerintah Kembalikan Lagi Dana Rp281 Triliun ke Bank, Ini Alasannya
- Pemerintah mengembalikan dana Rp281 triliun ke sistem perbankan nasional dan memperpanjang kebijakan ini hingga Desember 2026 setelah evaluasi bersama KSSK.
- Dana tambahan Rp100 triliun disiapkan sebagai cadangan likuiditas agar penyaluran kredit tetap lancar di tengah tingginya permintaan pinjaman masyarakat.
- Kondisi fiskal dinilai aman dengan defisit APBN hanya 0,7 persen hingga Mei dan penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, menunjukkan stabilitas keuangan negara terjaga.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah memutuskan mengembalikan dana senilai Rp281 triliun ke sistem perbankan nasional setelah melakukan evaluasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Langkah penempatan kembali dana ratusan triliun yang melibatkan koordinasi antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu juga resmi diperpanjang masa berlakunya hingga akhir Desember 2026.
"Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun, dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).
1. Tambahan Rp100 triliun disiapkan untuk jaga likuiditas bank
Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan tambahan sebesar Rp100 triliun yang bersifat siap pakai atau stand by jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Sebab, sektor perbankan dinilai masih membutuhkan suntikan likuiditas yang cukup agar proses penyaluran kredit tidak terhambat.
"Ada tambahan Rp100 triliun sebagai stand by in case diperlukan, dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit," tuturnya.
2. Permintaan kredit tinggi dan tumbuh 11,5 persen pada Mei
Berdasarkan data dari industri perbankan, permintaan masyarakat terhadap pinjaman atau kredit masih tergolong cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat ketersediaan likuiditas di perbankan harus benar-benar dipertahankan agar laju pertumbuhan kredit tetap berjalan lancar.
"Kemarin di bulan Mei, kredit tumbuh 11,5 persen. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu, likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," papar Juda.
3. Kondisi fiskal aman dan defisit APBN terkendali di angka 0,7 Persen
Di samping kebijakan likuiditas perbankan, indikator makro pada pos keuangan negara juga dilaporkan masih sangat aman. Hingga Mei lalu, angka defisit anggaran tercatat sebesar 0,7 persen dan diproyeksikan akan tetap berada di bawah batas 3 persen hingga penutupan tahun.
Keamanan fiskal ini juga didukung oleh sektor penerimaan pajak yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 19,1 persen. Sementara itu, realisasi pada pos belanja negara sudah bergerak di atas 30 persen.
"Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3 persen. Jadi masih sangat terjaga," kata Juda.
