Gak Sama Lho! Ini Bedanya KKS dan PKH dari Syarat hingga Penyaluran
- Pemerintah menggunakan KKS dan PKH untuk bantu keluarga miskin
- Bentuk bantuan KKS dan PKH berbeda secara mendasar
- Syarat penerima bantuan KKS dan PKH tidak sama
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk menurunkan angka kemiskinan, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Meski terdengar serupa karena sama-sama menyasar keluarga miskin, kedua program ini memiliki mekanisme dan manfaat berbeda.
Perbedaan inilah yang sering menimbulkan kebingungan di masyarakat. Padahal, memahami perbedaan antara KKS dan PKH bisa membantu keluarga yang membutuhkan mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan.
Lalu, apa saja perbedaan KKS dan PKH? Berikut penjelasan lengkapnya!
1. Pemerintah menggunakan KKS dan PKH untuk bantu keluarga miskin
KKS adalah kartu elektronik yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin sebagai sarana akses bantuan sosial. KKS mencatat data lengkap keluarga penerima, seperti identitas, pekerjaan, pendidikan, hingga kondisi kesehatan. Kartu ini digunakan untuk mengakses layanan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bantuan pangan nontunai.
Sementara PKH adalah bansos tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga sangat miskin. Program ini menyasar rumah tangga yang memiliki ibu hamil, balita, anak sekolah, orang tuan lanjut usia alias lansia, atau penyandang disabilitas. Selain bantuan uang tunai, PKH juga dilengkapi dengan pendampingan dan edukasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.
2. Bentuk bantuan KKS dan PKH berbeda secara mendasar
Salah satu perbedaan paling mencolok antara KKS dan PKH adalah bentuk bantuannya. KKS memberikan bantuan dalam bentuk nontunai yang ditransfer ke dalam kartu elektronik, yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warong atau tempat tertentu. Penggunaan KKS bersifat terbatas sesuai dengan jenis bantuan yang tersedia dalam program.
Sebaliknya, bantuan dari PKH berupa uang tunai yang langsung dikirim ke rekening penerima. Dana ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari keperluan pendidikan, kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Meski bersifat fleksibel, penggunaan dana PKH tetap harus sesuai dengan tujuan program agar tidak disalahgunakan.
3. Syarat penerima bantuan KKS dan PKH tidak sama
Kriteria penerima KKS lebih bersifat umum, yaitu keluarga miskin atau rentan yang belum masuk dalam program bansos lain seperti PKH. Mereka juga harus tinggal di wilayah sasaran dan memiliki skor kesejahteraan rendah berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Selain itu, keluarga penerima KKS biasanya tidak memiliki penghasilan tetap dan aset yang besar.
Sementara itu, penerima PKH harus memenuhi syarat lebih spesifik. Keluarga tersebut harus memiliki komponen yang menjadi prioritas, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, atau lansia. Selain itu, penerima juga wajib mengikuti program pendampingan sosial dan melaksanakan kewajiban tertentu, seperti memastikan anak tetap sekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin.
4. Mekanisme pendanaan dan penyaluran KKS dan PKH berbeda
KKS dan PKH sama-sama didanai oleh pemerintah pusat, tetapi mekanisme pendanaannya berbeda. Pendanaan KKS dikelola langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan disalurkan melalui kartu elektronik kepada penerima manfaat. Pengawasan dilakukan secara ketat untuk memastikan bantuan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Untuk PKH, pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian didistribusikan oleh pemerintah daerah. Bantuan PKH disalurkan secara berkala, biasanya setiap tiga bulan sekali melalui rekening bank milik penerima. Sistem ini memungkinkan kontrol dan pelaporan yang lebih baik untuk menghindari penyimpangan dana.
5. Efektivitas KKS dan PKH berdampak berbeda bagi penerima
Beberapa studi menunjukkan PKH cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. Hal ini karena bantuan PKH tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga disertai dengan edukasi dan monitoring yang membantu keluarga menjadi lebih mandiri. Program ini juga punya komponen pendidikan dan kesehatan yang mendorong perubahan jangka panjang.
Sementara itu, efektivitas KKS sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas layanan yang bisa diakses dengan kartu tersebut. Jika fasilitas seperti e-warong tidak tersedia atau tidak lengkap, maka bantuan yang diterima tidak bisa dimaksimalkan. Meskipun begitu, KKS tetap berperan penting sebagai alat identifikasi dan distribusi bansos lainnya.
Perbedaan KKS dan PKH tidak hanya terlihat dari bentuk bantuan, tetapi juga dari segi persyaratan, penyaluran, hingga dampaknya. Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat bisa lebih tepat dalam memanfaatkan program bantuan sosial yang sesuai dengan kondisi mereka. Semoga kehadiran kedua program ini dapat terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
