Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026, Purbaya: Uangnya Banyak
- Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 karena kondisi kas negara dinilai aman dan anggaran cukup untuk menanggung biaya subsidi.
- Kemenkeu menjaga defisit anggaran di kisaran 2,9 persen melalui efisiensi serta memiliki cadangan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan jika harga minyak dunia melonjak.
- Jusuf Kalla menyarankan pengurangan subsidi BBM agar defisit dan utang negara tidak membengkak, menilai kebijakan mempertahankan harga murah bisa berdampak negatif jangka panjang.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir.
Dia menyatakan pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menanggung konsekuensi biaya dari kebijakan tersebut. Menurutnya, kondisi kas negara saat ini dalam posisi yang aman mendukung kelanjutan subsidi.
"Jadi itu, saya ingin tegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang. Gini-gini uangnya banyak nih, beunghar-beunghar, kayalah," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).
1. Purbaya kantongi anggaran hasil efisiensi
Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan simulasi perhitungan dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata berada di level 100 dolar AS per barel hingga pengujung tahun.
Melalui sejumlah langkah penghematan dan pemotongan anggaran di berbagai sektor, dia memastikan defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 2,9 persen.
"Kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9 persen, di sekitar situ. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup," ujarnya.
2. Punya cadangan SAL Rp420 triliun untuk darurat
Menanggapi kemungkinan jika harga minyak dunia melonjak tak terkendali, Purbaya mengungkapkan pemerintah masih memiliki cadangan dana berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun.
"Kita masih punya bantalan uang sebesar Rp420 triliun yang sekarang dalam bentuk Sisa Anggaran Lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai," paparnya.
Meski demikian, dia menilai risiko penggunaan dana darurat tersebut masih kecil. Dia melihat peluang harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS dalam jangka waktu lama cukup rendah jika menilik dinamika politik yang terjadi di Amerika Serikat saat ini.
3. JK usul BBM subsidi dikurangi
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyarankan pemerintah mengurangi subsidi BBM daripada melakukan work from home (WFH). Menurut dia, di tengah naiknya harga minyak dunia, pengurangan subsidi BBM merupakan hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi defisit anggaran.
"Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
JK mengatakan, bila harga BBM tetap murah, tidak ada penghematan. Sebab, masyarakat akan tetap membeli BBM seperti biasa.
"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan, iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang, semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," sambungnya.
