Banggar Tolak Usulan JK Soal BBM Subsidi Dikurangi: Jangan Diotak-atik
- Banggar DPR menolak usulan Jusuf Kalla untuk mengurangi subsidi BBM karena dinilai berdampak luas pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kecil.
- Said Abdullah menekankan perlunya verifikasi berlapis, termasuk biometrik, agar penyaluran subsidi LPG 3 kg lebih tepat sasaran dan tidak memboroskan anggaran negara.
- Jusuf Kalla berpendapat pengurangan subsidi BBM lebih efektif mencegah defisit anggaran dibanding kebijakan work from home yang justru bisa memicu libur panjang.
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menolak usulan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla agar subsidi bahan bakar minyak (BBM) dikurangi guna mencegah defisit anggaran.
Said mengatakan, jangan sampai pemerintah mengotak-atik program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat kecil.
Menurut dia, penyesuaian harga BBM subidi juga harus dipertimbangkan secara cermat karena dampaknya sangat luas terhadap perekonomian nasional.
"Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju," kata Said Abdullah di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026).
Menurut Said, kenaikan harga minyak internasional memang berdampak luas terhadap berbagai sektor. Namun, ia mempertanyakan mengapa langkah yang diambil justru harus menyasar subsidi yang selama ini menjadi penopang bagi kelompok berpenghasilan rendah.
"Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense. Itupun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naik kan ke mana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul," kata Said.
1. Minta subsidi LPG disalurkan dengan verifikasi berlapis
Selain BBM, Said juga menyoroti pentingnya pembenahan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran. Ia menekankan, subsidi energi harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak, dengan sistem distribusi yang lebih akurat dan terverifikasi.
Menurutnya, pendekatan berbasis data saja tidak cukup. Pemerintah perlu menerapkan mekanisme verifikasi berlapis, seperti penggunaan identifikasi biometrik, termasuk sidik jari atau retina mata, untuk memastikan penerima subsidi adalah pihak yang berhak.
“Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg,” kata dia.
Ia mengungkapkan, berdasarkan perhitungan yang dimiliki Banggar DPR, kebutuhan riil penerima subsidi LPG 3 kg sebenarnya lebih kecil dari pagu yang ada saat ini. Dari total alokasi untuk sekitar 8,6 juta penerima, jumlah yang benar-benar layak diperkirakan hanya sekitar 5,4 juta.
“Hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu," kata dia.
2. JK usul BBM subsidi dikurangi
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyarankan pemerintah mengurangi subsidi BBM daripada melakukan work from home (WFH). Menurut dia, di tengah naiknya harga minyak dunia, pengurangan subsidi BBM merupakan hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi defisit anggaran.
"Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
JK mengatakan, bila harga BBM tetap murah, tidak ada penghematan. Sebab, masyarakat akan tetap membeli BBM seperti biasa.
"Karena kalau harga murah seperti sekarang orang cenderung tidak berhemat. Dia akan jalan, macet, jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," ujar dia.
"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan, iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang, semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," sambungnya.
3. Penghematan BBM subsidi dianggap lebih baik ketimbang WFH
JK menganggap lebih baik mengurangi subsidi daripada WFH untuk menghemat BBM. Sebab, ia menilai penerapan WFH di hari Jumat justru berpotensi menciptakan libur panjang (long weekend).
"Kalau itu beban pemerintah artinya defisit, artinya utang, artinya beban kita semua. Ya, lebih baik kepada yang, agar kalau naik itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam," kata dia.
"Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekdays (long weekend), ya, mungkin keluar kota malah orang, ya, seperti itu," sambungnya.
