Harga Energi di Indonesia Belum Terjangkau? Ini Kata Bos Pertamina

06 Jun 2024, 16:00 WIB

Vadhia Lidyana

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati. (IDN Times/Firza Bawenti)

Intinya sih...

Keadilan energi di Indonesia masih menjadi tantangan yang belum selesai
Keterjangkauan energi dilakukan dengan bantuan pemerintah, namun daya beli masyarakat perlu ditingkatkan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Keadilan energi alias energy equity masih menjadi tantangan yang belum selesai di Indonesia. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengatakan, ada dua hal yang masih harus dikejar untuk meraih keadilan energi di Indonesia.

Pertama adalah keterjangkauan (affordability) energi. Menurutnya, saat ini keterjangkauan energi di Indonesia dilakukan dengan bantuan pemerintah, yakni subsidi.

“Yang paling kelihatan adalah energy affordability-nya. Karena kan masih ratusan triliun setiap tahun pemerintah memberikan subsidi. Artinya untuk menjaga affordability harus dibantu pemerintah,” kata Nicke dalam sesi talk show Unboxing: A Day with IDN Times, sebagai bagian dari rangkaian HUT Satu Dekade IDN Times, di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

1. Harga terjangkau bukan berarti murah

SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Nicke mengatakan, meski harga energi perlu diturunkan, keterjangkauan harga itu bukan berarti murah. Namun, daya beli masyarakatnya yang harus ditingkatkan. Menurutnya, daya beli bisa meningkat jika produktivitas masyarakat juga meningkat.

“Negara maju itu bukan harga energinya murah lho! Harga energinya lebih mahal dari kita, tapi affordability-nya, daya belinya lebih tinggi. Kita harus ke sana, melihatnya,” ujar Nicke.

2. Kondisi geografis Indonesia jadi tantangan buat perluas akses ke energi

IDN Times/Khaerul Anwar

Selain keterjangkauan, dalam menggapai keadilan energi juga membutuhkan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan bakar. Namun, sebagai negara kepulauan, ada tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk menuntaskan masalah itu.

“Kita 17 ribu pulau, ada 83 ribu kabupaten, kita harus akui itu tantangannya lebih berat dibandingkan negara tetangga yang satu hamparan pulau. Jadi kita masih punya PR bagaimana saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil sana bisa menikmati,” ucap Nicke.

3. Skor keadilan energi Indonesia masih rendah

Truk tangki Pertamina. (dok. Pertamina)

Atas tantangan-tantangan tersebut, Nicke mengatakan, skor keadilan energi di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain. Berdasarkan ranking energy trilemma World Energy Council, tepatnya untuk poin energy equity, Indonesia baru mengantongi skor 51,3.

“Nah ini kita jauh tertinggal, rata-rata dunia 75, kita angkanya 51,3,” ucap Nicke.