Jokowi Minta Bank dan Pengusaha Ikut Pikul Beban Pemulihan Ekonomi
Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan konsep berbagi beban harus menjadi acuan bersama antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, hingga pelaku usaha. Hal itu terapkan untuk proses pemulihan ekonomi.
"Harus betul-betul bersedia memikul beban, bergotong-royong, bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, agar pelaku usaha, korporasi tetap mampu berjalan, PHK masif dapat kita cegah, sektor keuangan stabil, pergerakan roda ekonomi terus bisa kita jaga," tutur Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (3/6).
1. Jokowi sebut tantangan terbesar Indonesia yakni memulihkan ekonomi
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Menurut Jokowi, tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah menyiapkan pemulihan ekonomi. Sebab, sejak pandemik melanda Indonesia, sektor ekonomi menjadi salah satu yang terdampak cukup besar.
"Tantangan kita terbesar saat ini bagaimana menyiapkan pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi," ucap dia.
Baca Juga: Jokowi Minta Jaksa Agung Hingga KPK Awasi Program Pemulihan Ekonomi
2. Pertumbuhan ekonomi kuartal I hanya 2,97 persen
Ilustrasi Pasar (IDN Times/ Lia Hutasoit)Editor’s picks
Jokowi menuturkan, kuartal I pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya mampu mencapai 2,97 persen. Untuk kuartal II, III, dan IV, mantan Wali Kota Solo itu menginginkan agar tak lagi terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi.
"Kuartal kedua, ketiga, dan keempat kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus, dan bahkan kita harapkan kita pelan-pelan mulai bisa rebound," jelasnya.
3. Berbagai kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID-19
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (Tangkapan Layar Bank Indonesia)Sebelumnya, pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani virus corona. Adapun rincian dari anggaran tersebut yaitu Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk social safety net, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Kemudian, OJK mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19. Kebijakan stimulus perekonomian tersebut menjadi acuan bagi industri perbankan meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
Sementara, Bank Indonesia melakukan injeksi likuiditas di pasar uang dan perbankan atau quantitative easing mencapai Rp583,5 triliun. Angka ini sudah meningkat dibandingkan sebelumnya Rp503,8 triliun.
Rincian quantative easing yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain lewat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder banyak Rp 166,2 triliun, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah pada Januari 2020-April 2020 sebesar Rp53 triliun, kemudian pada Mei 2020 ditambah hingga Rp102 triliun.
Baca Juga: Anggaran PEN Bengkak Jadi Rp677,2 T untuk Penanganan Virus Corona
Berita Terkini Lainnya
