Inggris Wajibkan Perusahaan Cantumkan Gaji di Iklan Lowongan Kerja
Pemerintah Inggris menyiapkan RUU yang mewajibkan perusahaan mencantumkan gaji pada iklan lowongan agar pelamar mengetahui upah sebelum mengikuti proses rekrutmen.
Transparansi gaji ditujukan mengurangi ketidakpastian dan potensi kesenjangan upah perempuan; saat ini hanya 41 persen perusahaan rutin mencantumkan rentang gaji.
Kebijakan ini didorong tingginya pengangguran muda; pemerintah juga menargetkan 200.000 kesempatan magang dan pelatihan, sambil mengimbau perusahaan mencantumkan gaji secara sukarela.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris bersiap menerapkan aturan baru yang mewajibkan seluruh perusahaan mencantumkan besaran gaji dalam setiap iklan lowongan kerja. Kebijakan transparansi bertajuk "say what you pay" ini diumumkan secara resmi oleh Perdana Menteri Andy Burnham pada Kamis (5/11/2026). Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelamar mendapatkan informasi yang jelas sebelum melamar pekerjaan.
Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan undang-undang (RUU) untuk segera diajukan ke parlemen. Jika disahkan, seluruh pelaku usaha wajib mematuhi aturan pencantuman gaji ini secara terbuka dan transparan.
1. Aturan baru hapus ketidakpastian pelamar dan kurangi kesenjangan upah
ilustrasi Poundsterling Inggris (pexels.com/Suzy Hazelwood) Kewajiban mencantumkan informasi gaji sejak awal rekrutmen dinilai akan sangat menghemat waktu dan tenaga para pencari kerja. Pelamar tidak perlu lagi mengikuti proses seleksi yang panjang tanpa mengetahui standar gaji yang pantas untuk diterima.
"Apakah Anda seorang anak muda yang baru memulai karier atau orang tua yang berjuang menafkahi keluarga, Anda berhak mengetahui besaran upah suatu posisi sebelum menghabiskan waktu dan tenaga untuk melamarnya. Karena itulah kami akan menjadikannya kewajiban hukum bagi seluruh pemberi kerja untuk mencantumkan apa yang dibayarkan," kata Perdana Menteri Andy Burnham, dilansir Hindustan Times.
Menteri Perempuan dan Kesetaraan, Bridget Phillipson, menambahkan bahwa urusan gaji seharusnya tidak menjadi praktik tebak-tebakan. Kebiasaan merahasiakan gaji sering kali memaksa pelamar perempuan melakukan negosiasi tanpa mengetahui standar gaji yang pasti. Kondisi ini membuat perempuan berada pada posisi yang rentan dan berpotensi mendapatkan gaji lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki. Oleh karena itu, berbagai organisasi buruh mendesak perusahaan untuk berhenti menggunakan frasa yang membingungkan, seperti "gaji kompetitif", pada iklan lowongan kerja mereka.
2. Mayoritas perusahaan swasta di Inggris terbukti masih merahasiakan gaji
ilustrasi Jalanan Kota London (pexels.com/ Michael Haney) Aturan baru ini didorong oleh kenyataan bahwa masih sedikit perusahaan swasta yang mau membuka informasi gaji secara sukarela. Berdasarkan hasil survei dari Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), hanya sekitar 41 persen perusahaan yang rutin mencantumkan rentang gaji dalam iklan lowongan kerja mereka.
Survei tersebut mencatat bahwa hanya 18 persen perusahaan yang selalu menuliskan nominal gaji secara spesifik pada lowongan mereka. Bahkan, sekitar 27 persen pelaku usaha terbukti tidak pernah memberikan informasi gaji sama sekali saat mencari karyawan baru. Meskipun demikian, rencana aturan transparansi ini telah mendapat dukungan luas, yakni disetujui oleh 94 persen masyarakat umum dan 93 persen perwakilan pengusaha.
3. Tingginya pengangguran muda dorong perbaikan pasar tenaga kerja
ilustrasi London, Inggris, Eropa, crowd (pexels.com/Dom J) Perbaikan aturan rekrutmen ini menjadi sangat mendesak mengingat banyaknya kelompok usia muda di Inggris yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Saat ini, terdapat hampir satu juta pemuda berusia 16 hingga 24 tahun yang berstatus tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan keterampilan. Angka pengangguran pemuda di Inggris ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Eropa.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Inggris juga menargetkan pembukaan 200.000 kesempatan magang dan pelatihan kerja baru. Langkah mewajibkan transparansi gaji ini juga sejalan dengan kebijakan di berbagai negara lain. Kota New York telah mewajibkan publikasi gaji sejak 2022, sementara Uni Eropa menerapkan aturan serupa paling lambat pada Juni 2026. Sambil menunggu undang-undang resmi disahkan, pemerintah mengimbau perusahaan-perusahaan untuk mulai mencantumkan gaji secara sukarela mulai sekarang.
