Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 mencapai Rp335 triliun.
71,9 juta siswa disasar dengan alokasi anggaran Rp82,9 triliun untuk pendidikan dan kesehatan.
Arah kebijakan MBG 2026 fokus pada penguatan gizi anak-anak, namun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menetapkan Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas yang ditujukan untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita.
"Anggaran program makan bergizi gratis (RAPBN 2026) sebesar Rp335 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp223,6 triliun dialokasikan ke belanja fungsi pendidikan," tegas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi VI yang disiarkan virtual, Selasa (2/9/2025).
Ia menjelaskan alokasi anggaran ini menyasar 71,9 juta siswa dengan nilai total Rp82,9 triliun, di mana Rp71,9 triliun khusus untuk siswa sekolah. Sementara itu, Rp24,7 triliun dialokasikan ke belanja fungsi kesehatan.
"Dana ini difokuskan bagi ibu hamil dan menyusui dengan anggaran Rp2,9 triliun, serta balita yang belum bersekolah atau di PAUD dengan alokasi Rp8,1 triliun," tegasnya.
Di sisi lain, Menkeu menegaskan program ini dirancang untuk memperkuat gizi anak-anak di seluruh daerah Indonesia sekaligus menekan angka stunting.
Berdasarkan Buku Nota Keuangan II, arah kebijakan dan strategi program MBG dalam menghadapi tantangan akan difokuskan pada:
Penguatan kelembagaan dan tata kelola;
Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum;
Percepatan pencairan MBG (melalui simplifikasi dan verifikasi virtual account);
Pelatihan SDM di SPPPG;
Penguatan logistik dan distribusi, antara lain melalui jejaring pasok pangan, distribusi berbasis jadwal/wilayah, dan aplikasi pemantauan logistik;
Komunikasi dan partisipasi publik;
Kemitraan, termasuk kerja sama lintas sektor untuk mendukung program MBG.
Di balik ambisi besar pemerintah untuk menghadirkan makanan bergizi gratis bagi jutaan masyarakat Indonesia, tersimpan sejumlah tantangan yang harus dihadapi dengan strategi dan kerja sama lintas sektor. Tantangan itu meliputi pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menjadi tantangan utama, terutama karena keterbatasan infrastruktur. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, UMKM, dan masyarakat dinilai krusial untuk memastikan program ini turut mendorong perekonomian daerah.
Di samping itu, program MBG juga dipandang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memperluas lapangan kerja. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peningkatan keahlian sumber daya manusia pendukung, khususnya dalam pengelolaan dapur, logistik, serta penyusunan menu bergizi.
Di sisi lain, pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel juga menjadi kunci agar anggaran besar yang digelontorkan tepat guna dan berkelanjutan. MBG bukan hanya program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas.