Jakarta, IDN Times – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, membantah tudingan bahwa dirinya memaksa pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menegaskan bahwa pernyataannya selama ini hanya sebatas usulan sebagai warga negara, bukan tekanan terhadap pemerintah.
Menurut JK, wacana yang berkembang di publik telah memelintir maksud pernyataannya terkait kondisi fiskal negara dan kebutuhan penyesuaian harga energi.
JK menjelaskan, dirinya tidak pernah memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Ia menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan usulan kepada pemerintah.
“Semua (beranggapan), 'oh Pak JK karena pemerintah memaksa', tidak saya tidak paksa, usul. Semua warga negara Anda pun boleh mengusulkan apa pun ke pemerintah. Pemerintah ini, pemerintah kita, apa yang salah kalau kita usulkan naik BBM yang ternyata sekarang naik BBM? Karena tidak tahu saya sudah duga tidak bisa tahan keuangan negara,” kata JK dalam konferensi pers di rumah pribadinya, Jalan Brawijaya IV Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Ia juga menyoroti kondisi keuangan negara yang menurutnya sulit bertahan tanpa adanya penyesuaian harga BBM, terlebih dengan tekanan faktor eksternal.
“Kita sudah hitung dua bulan lalu bahwa tidak mungkin keuangan negara tanpa menyesuaikan harga BBM. Dan yang pakai BBM itu orang yang mampu,” tutur JK.
Selain isu soal BBM, JK juga membantah tudingan bahwa dirinya pernah menyebut negara akan kolaps atau mengalami kekacauan pada Agustus. Ia meminta publik memeriksa rekam jejak pernyataannya di media.
“Ah ada lagi isu Pak JK bilang Agustus collapse, negara chaos. Boleh periksa semua media pernah enggak saya bilang di media? Anda ini puluhan media nih coba cari di media pernah nggak saya bilang begitu? Yang bilang begitu Said Didu,” tuturnya.
JK menegaskan, pernyataannya hanya sebatas mengingatkan potensi masalah ekonomi, bukan menyebut kondisi negara akan runtuh.
“Saya tidak pernah ngomong satu pun tentang bahwa negara ini akan bermasalah kalau tidak naik BBM, (negara akan bermasalah) kalau tidak MBG dikurangi, kalau tidak (anggaran) koperasi jangan terlalu besar jugalah," ucapnya.
JK lantas mengungkapkan, ia sempat menyampaikan pandangannya secara tertulis kepada Presiden RI, Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Isi pesannya adalah peringatan dini terkait potensi masalah ekonomi yang bisa muncul di pertengahan tahun.
“Saya kirim ke Bapak Presiden, saya kirim ke Menko Ekonomi. Ada kata-kata isinya: Pemerintah pusat perlu mengantisipasi situasi yang diperkirakan akan mulai muncul pada bulan Juli sampai akan situasi akan muncul masalah. Tidak mengatakan chaos,” tutur dia.
Ia kembali menegaskan, masukan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai warga negara yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan.
“Saya tidak mengatakan begitu (chaos) dan saya tidak lawan, kalau coba bilang saya lawan pemerintah. Saya kasih saran pemerintah benar. Itu kenapa? Semua warga negara. Saya tidak pernah mengatakan jatuhkan pemerintah, tidak pernah," ungkapnya.
JK menilai, pandangan yang ia sampaikan merupakan bentuk kontribusi berdasarkan pengalamannya selama puluhan tahun di pemerintahan, bukan upaya untuk menekan atau melawan kebijakan pemerintah.