Jokowi Mau Hilirisasi Tambang, Bisa Bikin Pengembangan EBT Gaspol?
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo tengah mendorong hilirisasi sejumlah produk tambang. Hilirisasi tambang itu dinilai bisa memacu pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
"Kebijakan hilirisasi ini sangat bagus, namun pemerintah harus konsisten menjalankannya. Jangan sampai terkesan setengah-setengah, misalnya ketika ada tekanan luar negeri mulai goyah. Ini jangan sampai terjadi," kata pemerhati energi baru terbarukan (EBT), Dewanto Indra Krisnadi, Jumat (30/12/2022).
1. Ada sejumlah produk yang ingin dihilirisasi Jokowi
Ada sejumlah produk yang ingin dihilirisasi Jokowi, yakni bijih bauksit, nikel hingga tembaga. Dewanto menilai, tembaga memiliki peran penting dalam komponen infrastruktur energi bersih dan terbarukan di masa depan.
Dia mencontohkan, solar panel memerlukan 3,6 ton tembaga untuk mendapatan 1 MW listrik dari sinar matahari. Setiap 1 MW listrik dari PLTA membutuhkan 0,3-4 ton tembaga sebagai motor penggerak turbin dan pompa hydro.
2. Pemerintah diminta serius dalam mengembangkan industri smelter
Lebih lanjut, Dewanto meminta pemerintah untuk serius dalam mengembangkan industri smelter. Dia berharap, pemerintah dapat mengawasi perilaku industri smelter dengan baik.
"Begitu dengan para pemilik smelter ini, tidak boleh main-main. Jika ada pemilik Smelter yang nakal, harus ditindak tegas, jangan pandang bulu," kata dia.
Diketahui, dua smelter milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan PT Freeport Indonesia (PTFI) akan mulai beroperasi pada 2024.
3. Indonesia setop ekspor bijih bauksit
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia pada Juni 2023 bakal memberlakukan pelarangan ekspor komoditas bijih bauksit. Langkah itu ditempuh setelah sebelumnya, Indonesia juga sudah melarang ekspor nikel dalam bentuk mentah sejak Januari 2020 lalu.
"Mulai Juni 2023, Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian industri bauksit di dalam negeri," ungkap Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, (21/12/2022).
Ia mengatakan dengan adanya larangan ekspor bijih bauksit itu maka bisa meningkatkan pendapatan negara. Dari semula Rp21 triliun menjadi Rp62 triliun.
Hal tersebut sudah terbukti ketika Indonesia melarang ekspor bijih nikel. Menurut data yang diterima Jokowi, nilai ekspor nikel yang semula 1,1 miliar dollar Amerika Serikat atau setara Rp17 triliun pada 2014 lalu, kemudian meningkat menjadi 20,9 miliar dollar Amerika Serikat atau setara Rp326 triliun pada 2021.
"Artinya terjadi peningkatan hingga 19 kali lipat," tutur dia.
Ia juga menyebut pemerintah bakal terus melakukan hilirisasi di dalam negeri. Tujuannya, agar nilai tambah dari komoditas tersebut bisa dinikmati oleh rakyat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
