Jokowi Minta Kepala Daerah Sering Masuk Pasar: Sekarang Gak Zaman ABS!

17 Jan 2023, 12:03 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo buka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre, Bogor (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta kepala daerah untuk sering masuk ke pasar. Mulanya, Jokowi menjelaskan sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah mengalami kenaikan.

"Hati-hati dengan yang namanya kenaikan besar. Kita harus kerjanya detail seperti itu, apa yang naik di lapangan, beras. Saya dua hari lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Rakornas Kepala daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Jokowi menerangkan, kenaikan harga beras terjadi di 79 daerah. Menurutnya, kenaikan harga beras itu angkanya tidak sedikit.

1. Tomat hingga telur mengalami kenaikan harga

ilustrasi telur (pexels.com/Pixabay)

Selain itu, Jokowi juga menyebut harga telur mengalami kenaikan di 89 daerah. Kemudian harga tomat, mengalami kenaikan di 82 daerah.

"Dan daging ayam ras 75 daerah mengalami kenaikan," kata dia.

2. Jokowi minta kepala daerah turun ke lapangan

Presiden Jokowi kunjungi Pasar Cigombong, Kabupaten Bogor (dok. Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Jokowi meminta kepada kepala daerah agar sering masuk ke pasar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, sudah tidak zaman kepala daerah menerima data 'asal bapak senang' (ABS).

"Tolong bupati, wali kota, gubernur, sering-sering masuk pasar. Cek apakah data-data itu sesuai dengan di lapangan. Sudah gak musim lagi sekarang ini bawah (lapor) ABS. 'Pak ini gak ada naik, pak harga stabil'," ucap dia.

3. hati-hati tentukan tarif

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bersama Dirut PD Pasar Jaya Tri Prasetyo, mendampingi Presiden Joko Widodo saat meninjau Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin (2/1/2023). (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Selain itu, Jokowi mewanti-wanti kepala daerah untuk tidak asal menaikkan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Bila harus naik, kata dia, tarifnya pilih yang paling minimum.

"Saya berikan contoh saja, urusan tarif PDAM, hati-hati, kalau urusan listrik itu urusan kita (pemerintah pusat), urusan bbm urusan kita. Tapi yang daerah yang berkaitan tarif angkutan, PDAM hati-hati, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul kalau masih kuat ditahan, kalo gak kuat naik gak apa-apa, sekecil mungkin jangan sampai ada PDAM naikkan lebih dari dari 100 persen," imbuhnya.