Jakarta, IDN Times - Pemerintah menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk melanjutkan program elektrifikasi jalur kereta, terutama di lintas padat.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) yang juga Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria menyebut, proyek itu sudah lama tertunda, dan kini ingin dipercepat, sebagai bagian dari transformasi transportasi massal nasional.
Elektrifikasi akan difokuskan pada tiga jalur strategis, yaitu Jakarta–Cikampek, Jakarta–Cigombong, dan Jakarta–Rangkasbitung.
Ketiganya merupakan koridor komuter dengan volume penumpang tinggi dan peran penting dalam konektivitas kawasan penyangga ibu kota.
Elektrifikasi dinilai bisa memangkas waktu tempuh, meningkatkan frekuensi perjalanan, sekaligus menekan emisi. Selain itu, konektivitas yang lebih baik diharapkan mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar jalur tersebut.
Dony menegaskan pemerintah akan berada di belakang transformasi KAI, termasuk kebutuhan investasi dan modernisasi.
“Nah ini sudah berpuluh tahun, kita berharap tentu di tangan Bapak Presiden Prabowo, transformasi di sisi transportasi massal ini akan terjadi dan lokomotif di depannya adalah Kereta Api Indonesia. Silakan apa yang dibutuhkan nanti Pak Dirut sampaikan, kita akan pastikan bahwa dukungan dari Danantara dan BP BUMN 100 persen akan mendukung,” ujar Dony, dikutip Selasa, (21/4/2026).
Selain elektrifikasi, pembahasan juga mencakup penggantian lokomotif lama, peningkatan kapasitas sarana-prasarana Jabodetabek, serta modernisasi teknologi operasional.
Transformasi KAI tidak berhenti di infrastruktur. Pemerintah juga menyoroti penataan anak usaha, penguatan angkutan barang melalui KAI Logistik, hingga kerja sama dengan industri manufaktur kereta.
Fokusnya adalah efisiensi dan daya saing, tapi dengan dampak langsung ke publik: layanan lebih cepat, aman, dan andal.
Di sisi lain, elektrifikasi juga menjadi bagian dari target jangka panjang penurunan emisi di sektor transportasi.
Manajemen KAI menyatakan siap menjalankan arahan tersebut, termasuk menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel.