Jakarta, IDN Times - Kasus penyadapan terhadap presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Ekonom menilai kasus penyadapan tersebut berpotensi menambah premi risiko di pasar keuangan apabila memicu ketidakpastian tata kelola pemerintahan (governance).
Kendati demikian, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional perlu dilihat secara proporsional.
Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz mengatakan, investor akan mencermati apakah perkembangan politik tersebut berdampak terhadap kepastian hukum, kredibilitas institusi, hingga konsistensi kebijakan pemerintah.
"Secara umum, ketidakpastian terkait tata kelola atau governance tentu memiliki premi risiko. Investor akan mempertimbangkan apakah suatu perkembangan politik memengaruhi kepastian hukum, kredibilitas institusi, dan konsistensi kebijakan," ujarnya kepada IDN Times, Rabu (4/11/2026).
Meski demikian, ia menilai tekanan di pasar keuangan belum cukup untuk menyimpulkan adanya penurunan kepercayaan investor secara luas terhadap stabilitas ekonomi Indonesia akibat isu tersebut.
Sebagai gambaran, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 3,78 persen ke level 4.904,29 pada penutupan perdagangan Selasa (3/11/2026). Penurunan tersebut juga diikuti aksi jual bersih investor asing sekitar Rp575 miliar. Namun, tekanan di pasar saham belum diikuti pelemahan yang sebanding pada instrumen keuangan lainnya.
"Imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun relatif stabil di kisaran 7,71 persen, sementara pergerakan rupiah secara harian masih terbatas," tegasnya.
Menurut Irman, kondisi tersebut menunjukkan tekanan masih terkonsentrasi pada aset berisiko dan belum mencerminkan penurunan kepercayaan investor secara menyeluruh.
Di sisi lain, pasar keuangan domestik juga tengah menghadapi sejumlah sentimen eksternal dan domestik lainnya. Mulai dari perkembangan geopolitik, ketidakpastian arah kebijakan Amerika Serikat (AS) menjelang pemilu paruh waktu, hingga persoalan indeks saham Indonesia dengan MSCI Inc.
Karena itu, investor perlu melihat berbagai faktor tersebut secara terpisah sebelum menyimpulkan penyebab tekanan di pasar keuangan.
"Sejauh ini saya masih melihat konteks yang relevan adalah sentimen pemilu AS, perkembangan konflik Timur Tengah, dan arah bunga acuan AS," jelasnya.
Lebih lanjut, Irman menilai indikator utama yang perlu dicermati adalah keberlanjutan dan meluasnya tekanan di pasar keuangan. Hal ini dapat terlihat dari konsistensi aksi jual investor asing di pasar saham maupun SBN, pelemahan rupiah yang lebih dalam dibandingkan mata uang negara sejenis, serta kenaikan premi risiko Indonesia.
Investor juga perlu mencermati pergerakan credit default swap (CDS) dan selisih yield SBN terhadap US Treasury. Jika kedua indikator tersebut meningkat secara persisten, hal itu dapat menjadi sinyal bertambahnya persepsi risiko terhadap aset keuangan Indonesia.
Ia mengingatkan, risiko terhadap stabilitas ekonomi akan meningkat apabila ketidakpastian politik berlangsung berkepanjangan hingga mengganggu fungsi institusi dan konsistensi kebijakan pemerintah.
Kondisi tersebut berpotensi mendorong investor mengurangi eksposur di pasar keuangan Indonesia secara lebih luas. Dampak lanjutannya, dunia usaha juga bisa menunda keputusan investasi karena meningkatnya ketidakpastian.
"Jadi, isu ini tetap perlu dicermati, tetapi belum cukup bukti untuk menyebutnya sebagai gangguan terhadap stabilitas ekonomi secara menyeluruh," tegasnya.
Menurut dia, pemerintah perlu memberikan respons yang transparan, memastikan proses hukum berjalan kredibel, serta menjaga konsistensi komunikasi kebijakan. Langkah tersebut penting untuk membatasi tambahan premi risiko, terutama ketika pasar keuangan global juga tengah menghadapi ketidakpastian.