Beban Anggaran Membengkak, Jepang Mulai Pangkas Subsidi Bensin
Jepang mulai mengurangi subsidi bensin dan bahan bakar lain pada Desember 2026, dengan menaikkan harga acuan 5 yen per liter tiap bulan hingga menjelang musim semi.
Subsidi bahan bakar membebani anggaran lebih dari 10 miliar yen per hari; sejak Maret 2026, pengeluarannya mencapai sekitar 1,4 triliun yen.
Meski subsidi bensin dipangkas, bantuan listrik dan gas rumah tangga berlanjut Desember–Februari, di tengah kenaikan energi global akibat gangguan pelayaran di Selat Hormuz.
Jakarta, IDN Times - Jepang akan mulai mengurangi subsidi bensin dan bahan bakar lainnya secara bertahap mulai Desember mendatang. Perdana Menteri Sanae Takaichi mengumumkan kebijakan tersebut pada 29 Oktober 2026, menyusul meningkatnya beban anggaran negara akibat program subsidi yang diberlakukan untuk menekan lonjakan harga energi di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan bantuan biaya listrik dan gas selama musim dingin.
Takaichi menjelaskan bahwa pemerintah akan menaikkan batas harga acuan bensin sebesar 5 yen (sekitar Rp574) per liter setiap bulan hingga menjelang musim semi tahun depan. Kebijakan ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah global, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Saat ini, pemerintah memberikan subsidi untuk mempertahankan harga rata-rata bensin reguler nasional di kisaran 170 yen (Rp19.560) per liter. Besaran subsidi tersebut telah melampaui 50 yen (Rp5.753) per liter, sehingga pemerintah menilai perlu menyesuaikan program agar tidak terus membebani keuangan negara, dilansir Mainichi.
1. Beban subsidi tekan anggaran Jepang
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. (x.com/takaichi_sanae) Takaichi menyebut pemerintah mengalokasikan lebih dari 10 miliar yen (Rp1,1 triliun) setiap hari, guna mempertahankan harga bahan bakar tetap rendah. Sejak kembali diberlakukan pada Maret 2026, pengeluaran subsidi telah mencapai sekitar 1,4 triliun yen (Rp161 triliun) selama masa pemerintahannya sejak Oktober 2025.
Besarnya pengeluaran tersebut memicu kekhawatiran serius di kalangan pemerintah dan partai-partai politik mengenai keberlanjutan pembiayaan program. Kekhawatiran tersebut diperparah oleh kondisi fiskal Negeri Sakura yang termasuk terburuk di antara negara-negara maju. Sebelumnya, partai pemerintah yang berkuasa, yakni Partai Demokrat Liberal (LDP), maupun oposisi telah mendorong peninjauan program subsidi dan penyusunan strategi penghentian secara bertahap.
2. Bantuan tagihan listrik dan gas berlanjut hingga Februari
Ilustrasi tower listrik. (unsplash.com/Andrey Metelev) Di tengah pengurangan subsidi bahan bakar, pemerintah tetap memberikan bantuan untuk tagihan listrik dan gas rumah tangga mulai Desember 2026 hingga Februari 2027. Besaran subsidi listrik ditetapkan sebesar 1 yen (Rp115) per kilowatt-jam (kWh) pada bulan depan, kemudian meningkat menjadi 4,5 yen (Rp518) per kWh pada Januari dan Februari.
Rangkaian subsidi utilitas tersebut diperkirakan menghemat sekitar 7 ribu yen (Rp805 ribu) bagi setiap rumah tangga selama 3 bulan. Pemerintah juga akan mengevaluasi kemungkinan pemberian bantuan berkelanjutan pada Maret dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan fluktuasi harga energi global.
Takaichi sendiri menolak berspekulasi mengenai batas waktu penghentian total subsidi bensin demi menjaga stabilitas ekonomi yang wajar. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyeimbangkan perlindungan daya beli masyarakat dengan kesehatan fiskal secara berhati-hati.
3. Ketegangan Timur Tengah picu kenaikan harga energi
Ilustrasi pengeboran minyak di lepas pantai. (pexels.com/Jan-Rune Smenes Reite) Kenaikan harga minyak global dipicu oleh terganggunya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, setelah perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran pecah pada akhir Februari 2026. Situasi tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan energi internasional, terutama bagi Jepang yang sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah.
Program subsidi bahan bakar yang pertama kali diluncurkan pada 2022 sempat berakhir pada akhir 2025, lalu diaktifkan kembali pada Maret tahun ini. Takaichi menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejak awal merupakan langkah darurat untuk meredam gejolak harga. Oleh karena itu, pemerintah kini berupaya mengarahkannya menuju sistem yang lebih berkelanjutan demi menekan beban keuangan publik yang kian membengkak, Asahi Shimbun melaporkan.
